PALEMBANG — Seminar bertajuk “Apa Kabar Guru? Sejahtera, Perlindungan Nyata dan Pendidikan Berkualitas” menjadi ajang bagi Wagub Sumsel Cik Ujang untuk menegaskan posisi strategis tenaga pendidik di tengah gempuran teknologi. Menurutnya, meskipun AI mampu memproses data dan memberikan informasi secara instan, teknologi itu tidak memiliki empati dan karakter yang menjadi inti dari proses pembelajaran.
“Dari tangan seorang guru lahir pemimpin, ilmuwan, birokrat, pengusaha, tokoh agama, hingga generasi penerus bangsa,” ujar Cik Ujang dalam sambutannya di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel.
Kegiatan yang digelar oleh Sumatera Ekspres ini turut dihadiri oleh Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Khusus Ditjen GTK Kemendikdasmen RI, Arif Jamali Mu’is, serta General Manager Sumatera Ekspres, H. Iwan Irawan. Para guru dari berbagai daerah di Sumsel juga memadati ruang seminar untuk mengikuti diskusi tersebut.
Cik Ujang menekankan bahwa pembangunan pendidikan tidak akan berhasil tanpa keberpihakan nyata kepada guru. Ia menilai kesejahteraan dan perlindungan terhadap tenaga pendidik harus menjadi prioritas bersama, bukan sekadar wacana.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meyakini bahwa pembangunan pendidikan tidak akan pernah berhasil tanpa keberpihakan nyata kepada guru,” tegasnya.
Menurut Wagub, guru yang sejahtera akan mampu mengajar dengan tenang dan bermartabat. Kondisi itu, lanjutnya, akan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran yang diterima oleh anak didik.
Dalam kesempatan itu, Cik Ujang juga mengingatkan bahwa profesi guru tidak bisa direduksi menjadi sekadar pelaksana kurikulum. Ia menyebut guru sebagai arsitek peradaban yang memiliki peran jauh lebih besar dari sekadar mentransfer ilmu pengetahuan.
Seminar Hardiknas ini digelar sebagai ruang diskusi untuk mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi guru saat ini. Mulai dari soal kesejahteraan, perlindungan hukum, hingga adaptasi terhadap teknologi dalam proses belajar mengajar.
Pemerintah Provinsi Sumsel berharap forum seperti ini bisa menjadi jembatan antara kebijakan dan kebutuhan riil di lapangan. Dengan begitu, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya terukur dari angka, tetapi juga dari kesejahteraan para pengajarnya.