PALEMBANG — Polemik kepengurusan di tubuh PGRI Sumatera Selatan menemukan titik terang. Seluruh PGRI kabupaten dan kota se-Sumsel sepakat berada dalam satu komando di bawah kepengurusan PB PGRI hasil Kongres XXIII Tahun 2024 yang sah.
Kesepakatan itu dihasilkan dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Ketua PGRI Provinsi Sumsel, Assoc Prof Dr H Bukman Lian MM MSi, didampingi Sekretaris Drs Herry Amirul MM dan Pembina PGRI Sumsel yang juga Ketua PGRI Kota Palembang, Dr Ahmad Zulinto SPd MM. Rapat dihadiri perwakilan dari seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.
Dalam pertemuan tertutup itu, Bukman Lian memaparkan perkembangan organisasi PGRI di tingkat nasional dan daerah secara kronologis. Para pengurus kabupaten dan kota kemudian mempelajari berbagai keputusan organisasi yang berlaku sebelum akhirnya mengambil sikap.
"Alhamdulillah, hari ini kami telah melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh pengurus PGRI kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan untuk menyamakan persepsi serta memberikan penjelasan terkait perkembangan organisasi PGRI secara nasional maupun di Sumatera Selatan," ujar Bukman dalam pernyataan resmi.
Bukman menegaskan bahwa dukungan terhadap kepemimpinan Prof Dr Unifah Rosyidi tidak hanya datang dari pengurus tingkat kabupaten dan kota. Ia mengklaim, sikap serupa juga disuarakan oleh pengurus cabang, ranting, hingga anggota PGRI yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Selatan.
"Seluruh PGRI kabupaten dan kota di Sumatera Selatan bulat tekad mendukung kepengurusan PB PGRI yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi," tegasnya.
Sebagai bukti komitmen, seluruh perwakilan pengurus PGRI kabupaten dan kota menandatangani pernyataan dukungan secara resmi. Dokumen tersebut dibubuhi materai sebagai penguat legalitas sikap organisasi.
"Pernyataan dukungan ini telah ditandatangani oleh seluruh perwakilan PGRI kabupaten dan kota sebagai bukti bahwa PGRI Sumatera Selatan tetap solid dan satu komando," kata Bukman.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, Bukman berharap tidak ada lagi kebingungan di kalangan guru dan anggota PGRI di Sumsel mengenai mana kepengurusan yang sah. Ia menilai, mekanisme organisasi telah berjalan sesuai aturan yang berlaku.
"Mulai hari ini tidak ada lagi keraguan bagi para guru dan anggota PGRI di Sumatera Selatan. Semua sudah jelas, mana kepengurusan yang sah sesuai mekanisme organisasi," ujarnya.