PALEMBANG — Roda pemerintahan Kabupaten Muara Enim dipastikan tetap berjalan meski kepala daerahnya berhalangan tetap. Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menunjuk Wakil Bupati Muara Enim, Sumarni, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati menggantikan Edison yang tengah berurusan dengan proses hukum.
Penunjukan itu resmi setelah Herman Deru menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 100.1.4.2./1418/I2026 di Griya Agung, Palembang, Rabu (10/6). Dalam kesempatan itu, Gubernur didampingi Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Chandra.
Gubernur Herman Deru menjelaskan, langkah ini diambil berdasarkan pertimbangan kondisi pemerintahan di Muara Enim yang tidak boleh mengalami kekosongan kepemimpinan. “Oleh karenanya, Wabup Sumarni sebagai wakil kepala daerah ditunjuk agar memperoleh legitimasi administratif menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi bupati,” ujar Gubernur dalam pengarahannya.
Penunjukan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri. Dengan status barunya, Sumarni kini memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengambil kebijakan strategis di Kabupaten Muara Enim.
Sumarni langsung menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik dan program pembangunan di Muara Enim tidak boleh terhenti meski ada pergantian kepemimpinan sementara.
“Untuk itu, saya akan segera menggelar rapat konsolidasi bersama Forkopimda dan jajaran Pemkab Muara Enim,” kata Sumarni. Rapat itu, lanjutnya, bertujuan memastikan seluruh program berjalan baik seraya tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung terhadap Bupati Edison.
Gubernur Herman Deru berharap Plt Bupati Sumarni dapat memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Muara Enim berjalan normal sebagaimana mestinya. Ia juga meminta Forkopimda dan seluruh kepala perangkat daerah untuk mendukung penuh transisi kepemimpinan ini.
Langkah konsolidasi awal dinilai krusial mengingat Muara Enim merupakan salah satu kabupaten dengan aktivitas pemerintahan dan ekonomi yang cukup tinggi di Sumatera Selatan. Stabilitas daerah menjadi prioritas utama selama masa transisi ini.