JAKARTA — Potret kelas menengah Indonesia belakangan ini bukan lagi sekadar soal ngopi di kafe sambil membawa bekal makan siang. Lebih dari itu, angka Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren penurunan yang mengkhawatirkan: dalam kurun 2019-2025, kelompok ini kehilangan nyaris 10,6 juta jiwa.
Pada 2019, kelas menengah mencapai puncaknya dengan 57,33 juta jiwa atau sekitar 21,45 persen dari total penduduk. Namun, data BPS terbaru mencatat angkanya terus ambles menjadi 47,85 juta jiwa pada 2024, dan kembali merosot ke 46,7 juta jiwa pada tahun ini. Proporsinya kini tinggal 16,6 persen.
BPS mendefinisikan kelas menengah sebagai kelompok dengan pengeluaran Rp2 juta hingga Rp9,9 juta per kapita per bulan. Angka ini menunjukkan betapa tipisnya batas antara status kelas menengah dan rentan.
Di saat yang sama, kelompok calon kelas menengah (aspiring middle class) justru melonjak. Fenomena ini mengindikasikan banyak masyarakat yang terdegradasi ke zona lebih rentan secara ekonomi.
Posisi kelas menengah memang serba salah. Mereka menjadi pembayar pajak paling taat—Pajak Penghasilan (PPh) otomatis terpotong dari gaji bulanan, ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di hampir setiap transaksi. Pemerintah sendiri menargetkan penerimaan pajak dalam APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, naik 22 persen dari realisasi tahun sebelumnya.
Namun, di sisi lain, kelompok ini dianggap terlalu mampu untuk menikmati BBM dan gas subsidi. Mereka juga tidak cukup kuat untuk membeli rumah layak atau mendapatkan transportasi yang memadai tanpa harus berdesakan di KRL setiap hari.
Gaji yang stagnan dihadapkan pada kenaikan harga sandang, pangan, dan papan. Kebijakan seperti kenaikan harga BBM nonsubsidi langsung memicu inflasi logistik. Sementara suku bunga acuan BI-Rate yang tinggi membuat cicilan KPR, kredit kendaraan, dan modal kerja ikut membengkak.
Akibatnya, banyak kelas menengah menunda pembelian rumah atau kendaraan. Konsumsi pun ditekan: dari membawa bekal demi menghemat Rp20 ribu per hari, hingga memilih transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi.
Pemerintah disebut perlu menyusun kebijakan strategis berbasis data dan empati agar kelas menengah tak kehilangan harapan. Sebab, mereka adalah motor utama UMKM, penjaga daya beli, dan penopang sektor jasa.
“Tugas pemerintah adalah menjaga agar mereka tidak takut untuk terus berharap dan hidup,” demikian tertulis dalam laporan yang dirilis ANTARA. Namun, tanpa kebijakan yang menyentuh akar masalah—upah layak, harga pangan, dan akses perumahan—tekanan terhadap kelas menengah diprediksi masih akan berlanjut.