Mayoritas fraksi memberikan apresiasi atas pelaksanaan APBD 2025. Namun, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan catatan kritis yang tajam. Juru bicara fraksi, Richa Novliyanti, mendesak evaluasi mendalam terhadap penyerapan anggaran yang dinilai belum optimal.
"Kami mengakui kinerja umum yang baik, tetapi tingginya SiLPA menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi," ujar Richa dalam sidang paripurna.
SiLPA yang besar mengindikasikan banyak program tidak terserap maksimal. Akibatnya, potensi manfaat bagi masyarakat Sumsel belum tergarap sepenuhnya.
Fraksi Partai NasDem, PDI Perjuangan, PKB, PKS, dan PAN secara prinsip menerima laporan pertanggungjawaban tersebut. Juru Bicara Fraksi NasDem, Ardi Fitriansyah, menilai program pemerintah telah memberikan manfaat nyata bagi warga Sumsel.
Fraksi Partai Golkar melalui M. Hasan Haikal menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. "Setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak maksimal, bukan sekadar habis terserap," tegasnya.
Seluruh fraksi sepakat memberikan masukan konstruktif demi efektivitas belanja negara di tahun-tahun mendatang.
Rapat paripurna diskor hingga Senin pekan depan. Pada sesi lanjutan, Gubernur Sumsel Herman Deru dijadwalkan menyampaikan jawaban resmi atas seluruh pandangan umum fraksi.
Langkah ini merupakan bagian integral dari proses checks and balances antara eksekutif dan legislatif. Sekda Edward Candra yang hadir mewakili gubernur menegaskan komitmen Pemprov Sumsel membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap aspirasi rakyat.
Hasil evaluasi rapat ini akan menjadi bahan perbaikan penyusunan kebijakan anggaran Sumsel ke depan.