SUMATERA SELATAN — Pemerintah Indonesia dan Singapura resmi menandatangani perjanjian kerja sama strategis di bidang lingkungan hidup. Kesepakatan ini, yang disebut sebagai tonggak baru diplomasi lingkungan kedua negara, bertujuan mempercepat transisi menuju ekonomi hijau di kawasan Asia Tenggara.
Ruang lingkup perjanjian ini lebih luas dari sekadar penanganan kabut asap lintas batas yang kerap menjadi sumber ketegangan diplomatik. Dokumen kesepakatan mencakup transfer teknologi hijau, pengelolaan limbah berkelanjutan, serta pengembangan energi terbarukan.
Kedua negara sepakat untuk membentuk satuan tugas bersama yang akan memonitor implementasi perjanjian. Satuan tugas ini dijadwalkan mulai bekerja dalam tiga bulan ke depan dan akan melaporkan perkembangannya setiap kuartal kepada masing-masing kepala negara.
Hubungan lingkungan Indonesia-Singapura selama satu dekade terakhir diwarnai pasang surut. Isu kabut asap dari kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan kerap memicu protes diplomatik dari Singapura. Namun, dalam dua tahun terakhir, pendekatan kedua negara bergeser dari saling menyalahkan ke kerja sama teknis.
Perjanjian ini merupakan puncak dari negosiasi yang berlangsung selama 18 bulan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menegaskan bahwa kesepakatan ini bersifat saling menguntungkan. "Kami tidak hanya berbicara tentang beban, tetapi juga peluang investasi hijau yang bisa dinikmati kedua belah pihak," ujarnya dalam konferensi pers usai penandatanganan.
Bagi Indonesia, perjanjian ini membuka akses terhadap teknologi pengolahan limbah dan sistem peringatan dini kebakaran hutan milik Singapura. Di sisi lain, Singapura mendapatkan jaminan pasokan kredit karbon dari proyek-proyek konservasi di Indonesia untuk memenuhi target netralitas karbonnya pada 2050.
Pemerintah menargetkan implementasi penuh perjanjian ini pada awal tahun depan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyusun peraturan turunan yang mengatur insentif bagi perusahaan yang berpartisipasi dalam skema ekonomi hijau ini.
Kalangan pelaku usaha menyambut positif kesepakatan ini. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyebut perjanjian ini memberikan kepastian hukum bagi investor yang ingin masuk ke sektor energi terbarukan dan pengelolaan limbah di Indonesia.
Di sisi lain, sejumlah lembaga swadaya masyarakat lingkungan mengingatkan agar perjanjian ini tidak sekadar menjadi dokumen seremonial. Mereka meminta pemerintah memastikan mekanisme pengawasan yang ketat, terutama terkait perdagangan kredit karbon yang rawan praktik greenwashing.
Kesepakatan ini akan diratifikasi melalui Peraturan Presiden dalam waktu 60 hari ke depan. Setelah itu, satuan tugas bersama akan mulai merumuskan peta jalan implementasi yang lebih teknis dan terukur.