PALI — Pagu anggaran TKD Pemkab PALI pada 2026 mengalami penurunan drastis sebesar 42 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam pengelolaan keuangan daerah di Sumatera Selatan tersebut.
Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, total TKD yang dianggarkan untuk PALI mencapai Rp747,64 miliar. Namun, hingga pertengahan tahun, realisasi yang terserap baru Rp383,02 miliar.
Dari total pagu yang ada, komponen terbesar TKD PALI berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp215,41 miliar. Dana ini merupakan transfer yang bersifat umum untuk mendukung belanja aparatur dan pelayanan publik.
Selain DAU, terdapat dua komponen utama lainnya. Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan sebesar Rp107,67 miliar, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik mencapai Rp59,94 miliar. Ketiga pos ini menjadi tulang punggung pendapatan daerah PALI dari pemerintah pusat.
Penurunan anggaran TKD sebesar 42 persen dibanding tahun lalu menjadi tantangan fiskal bagi Pemkab PALI. Padahal, TKD biasanya menjadi sumber utama pembiayaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah yang baru dimekarkan ini.
Dengan realisasi baru setengah dari pagu di pertengahan tahun, pemerintah daerah perlu mengatur ulang prioritas belanja. Ketergantungan pada dana transfer membuat fleksibilitas fiskal daerah menjadi terbatas jika alokasi pusat menyusut.
Belum ada pernyataan resmi dari Bupati PALI atau Kepala Bappeda terkait penyesuaian program akibat penurunan ini. Namun, dalam praktiknya, penurunan TKD kerap berdampak pada penundaan proyek fisik dan pengurangan belanja barang.
Pemkab PALI biasanya mengandalkan TKD untuk membiayai infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, serta operasional sekolah dan puskesmas. Jika serapan hingga akhir tahun tidak mencapai target, sejumlah kegiatan bisa terpangkas.
Data ini menjadi gambaran awal kondisi fiskal PALI di tahun 2026. Masyarakat dan pelaku usaha di daerah perlu mencermati kelanjutan realisasi anggaran pada semester kedua.