SUMATERA SELATAN — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa pencapaian pertumbuhan 8% tidak bisa hanya bertumpu pada konsumsi domestik. Perlu ada dorongan investasi produktif yang signifikan, terutama di sektor pengolahan sumber daya alam. Hilirisasi menjadi kunci karena mampu meningkatkan nilai tambah ekspor dan menciptakan lapangan kerja baru.
Program hilirisasi yang selama ini berjalan di sektor minerba akan diperluas ke komoditas lain seperti pertanian, perkebunan, dan kelautan. Pemerintah menilai pengolahan di dalam negeri mampu meningkatkan margin keuntungan dan mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
Transformasi BUMN juga diarahkan agar perusahaan pelat merah tidak hanya mengejar profit, tetapi berkontribusi pada pembangunan ekosistem industri. Misalnya melalui pembangunan kawasan industri terpadu dan penyediaan infrastruktur energi yang mendukung pabrik pengolahan baru.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah berkomitmen menyederhanakan regulasi dan memperbaiki iklim investasi. Insentif fiskal, kemudahan perizinan, serta kepastian hukum menjadi fokus utama agar investor asing tertarik menanamkan modal jangka panjang.
Kepala ekonom dari sebuah lembaga riset di Jakarta menilai target 8% ambisius namun realistis jika didukung oleh stabilitas politik dan kebijakan fiskal yang ekspansif. "Kuncinya ada pada eksekusi di lapangan dan kemampuan menjaga daya beli masyarakat," ujarnya dalam sebuah diskusi tertutup.
Bagi pelaku bisnis, kebijakan ini membuka peluang kontrak baru di sektor konstruksi, manufaktur, dan energi terbarukan. Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi diprediksi akan menjadi pionir pembangunan proyek strategis nasional.
Sementara itu, investor pasar modal perlu mencermati saham-saham emiten yang terpapar langsung pada program hilirisasi, seperti smelter dan industri kimia. Sentimen positif dari kebijakan ini berpotensi mendorong penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam jangka menengah.
Pemerintah menargetkan realisasi investasi yang lebih tinggi pada tahun depan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan koordinasi yang solid antar kementerian, target 8% diharapkan mampu mengerek pendapatan per kapita dan menekan angka kemiskinan.