PALEMBANG — Pemerintah Kota Palembang bergerak di dua front sekaligus menghadapi dampak musim kemarau: penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah perbatasan, serta distribusi air bersih untuk warga yang kesulitan air. Wali Kota Ratu Dewa memimpin langsung pemantauan lapangan pada Minggu (4/10/2026) malam, mulai dari kawasan Talang Jambe hingga permukiman di Kecamatan Plaju.
Petugas Damkarmat dan BPBD Kota Palembang bersama tim gabungan sudah berjibaku memadamkan api di Talang Jambe sejak Minggu siang. Lahan yang terbakar berada di perbatasan Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin, sehingga status administratif titik api sempat menjadi pertanyaan di lapangan.
Ratu Dewa menyebut pemantauan dilakukan untuk memastikan lokasi kebakaran masuk wilayah Kota Palembang atau Banyuasin. Menurutnya, ada empat titik api yang ditemukan petugas di kawasan tersebut.
"Jadi kita meninjau ada empat titik firespot. Kami ingin pastikan lahan yang terbakar itu berada di Palembang atau Banyuasin," kata Ratu Dewa.
Meski lahan yang terbakar diduga bukan masuk wilayah Kota Palembang, Pemkot tetap mengerahkan bantuan pemadaman lintas daerah. Api dilaporkan sudah dapat dikendalikan.
"Api sudah bisa kita kendalikan bersama," ujarnya.
Informasi dari lapangan menyebut lahan yang terbakar diduga milik PT Patra, bekas lahan sawit yang ditelantarkan. Data hotspot di Kabupaten Banyuasin tercatat 248 titik, dengan 192 di antaranya merupakan kebakaran lahan gambut.
Menghadapi temuan itu, Ratu Dewa berencana melaporkan kondisi tersebut kepada Gubernur Sumatera Selatan. Ia juga telah menginstruksikan Asisten I menyusun draf Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait sanksi.
"Kami akan siapkan sanksi tegas bagi perusahaan yang menelantarkan lahannya," tegasnya.
Selepas memantau karhutla, Ratu Dewa bertolak menyambangi warga terdampak kekeringan di Jalan Sawah Jaya Perum Al Zafa RT 016/RW 005, Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju. Distribusi air bersih dipastikan terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.
"Pemerintah Kota Palembang terus memantau wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, tetap terpenuhi," tegas Ratu Dewa.
Ia menginstruksikan seluruh camat dan lurah aktif mendata wilayah yang kesulitan air selama musim kemarau berlangsung.
"Saya minta camat dan lurah agar memantau tempat-tempat warga yang kesulitan air bersih selama kemarau ini terjadi," ujarnya.
Draf Perwali soal sanksi bagi perusahaan penelantar lahan menjadi salah satu tindak lanjut yang disiapkan Pemkot Palembang. Laporan ke Gubernur Sumatera Selatan juga akan memuat temuan lapangan soal titik api di perbatasan Palembang-Banyuasin.
Sementara untuk kebutuhan air bersih, pendataan oleh camat dan lurah menjadi dasar penyaluran bantuan ke wilayah yang paling terdampak kekeringan. Distribusi air bersih ke warga Plaju Darat pada Minggu malam menjadi bagian dari langkah tersebut.