SUMATERA SELATAN — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperluas penerapan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) ke 27 kabupaten/kota untuk menangkap lonjakan kunjungan wisatawan Muslim dari Malaysia, Brunei, dan Timur Tengah. Sosialisasi penerapan zona ini dilakukan secara daring bersama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Jawa Barat. Langkah tersebut bertumpu pada populasi Muslim Jawa Barat yang mencapai sekitar 97 persen.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Iendra Sofyan menyatakan akselerasi ekosistem pariwisata ramah Muslim tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan pelaku usaha menjadi syarat utama agar standar layanan di setiap daerah seragam.
Menurut Iendra, daya tarik pasar wisman Muslim terletak pada kebiasaan mereka mencari kepastian halal sebelum memilih destinasi. Malaysia, Brunei Darussalam, dan kawasan Timur Tengah disebut sebagai pasar utama yang dibidik.
Zona KHAS adalah area yang dirancang agar seluruh pemangku kepentingan bekerja sama menyediakan makanan dan minuman halal, sehat, dan aman. Kawasan ini juga ditata supaya nyaman bagi wisatawan sesuai kaidah syariah.
Aturan di dalamnya ketat. Produk non-halal dilarang berada di zona tersebut, dan setiap gerai wajib mengantongi sertifikasi halal resmi serta lulus inspeksi kesehatan lingkungan.
Sebaran Zona KHAS mencakup seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat, bukan hanya kawasan wisata utama seperti Bandung atau Bogor. Pemerintah provinsi ingin standar layanan halal tersedia merata, termasuk di daerah yang selama ini jarang menyentuh pasar wisman.
Iendra menegaskan besarnya potensi pasar menuntut kesiapan infrastruktur dan standardisasi pariwisata ramah Muslim. Zona KHAS diposisikan sebagai instrumen utama untuk memenuhi tuntutan itu.
"Poinnya adalah kami ingin mendorong pelaku pariwisata untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan, salah satunya wisatawan Muslim. Untuk itulah Zona KHAS perlu disiapkan di setiap tempat," kata Iendra.
Bagi traveler Muslim, keberadaan Zona KHAS di 27 daerah memberi kepastian soal makanan halal tanpa harus menelusuri satu per satu sertifikat gerai. Kepastian ini biasanya menjadi pertimbangan pertama saat merencanakan liburan keluarga ke daerah baru.
Bagi pelaku usaha kuliner dan penginapan, sosialisasi daring yang digelar Disparbud bersama KDEKS menjadi jalur untuk memahami standar yang diminta. Pemahaman seragam antar-daerah memudahkan wisatawan menilai kualitas layanan.
Iendra berharap sosialisasi ini membangun kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha demi meningkatkan pariwisata ramah Muslim di tatar Pasundan. Informasi terkini soal status penerapan Zona KHAS di masing-masing kabupaten/kota dapat dikonfirmasi ke Disparbud Jawa Barat atau dinas pariwisata setempat.