PALEMBANG — Nopianto menyampaikan pandangan itu di Palembang, menyoroti pola banjir yang datang nyaris setiap musim hujan di sejumlah kawasan kota. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota tidak bisa bekerja sendirian menghadapi persoalan yang bersifat lintas kewenangan.
Menurut Nopianto, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota agar penanganan tidak berhenti pada tindakan tambal sulam.
Politikus DPRD Sumsel itu menilai pendekatan yang hanya mengandalkan satu tingkat pemerintahan akan menyisakan persoalan di titik-titik yang menjadi kewenangan pihak lain. Banjir di Palembang, katanya, tidak bisa dilepaskan dari keterkaitan antarwilayah dan antarinstansi.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan menjadikan persoalan banjir sebagai perhatian serius, bukan urusan musiman yang ditangani saat air sudah naik.
Nopianto mendorong agar pemerintah pusat, provinsi, dan kota duduk bersama merumuskan langkah penanganan yang saling terhubung. Ia tidak merinci program atau anggaran tertentu dalam pernyataannya.
DPRD Sumsel, lanjutnya, menilai koordinasi lintas tingkat pemerintahan menjadi kunci agar penanganan banjir di Palembang berjalan menyeluruh.
Sejumlah wilayah di Kota Palembang tercatat hampir selalu terdampak saat musim hujan tiba. Kondisi itu menjadi dasar bagi DPRD Sumsel untuk mendesak perubahan cara penanganan.
Nopianto menekankan bahwa persoalan tersebut memerlukan perhatian seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemerintah kota. Hingga pernyataan itu disampaikan, belum ada rincian langkah konkret yang disepakati antarinstansi.