PALEMBANG — Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Sumsel Ir H Novian Aswardani menyampaikan rencana kegiatan melalui Jabatan Fungsional Madya Disperkim Sumsel Dr H M Senen HAR, M.Si saat konferensi pers di Ruang Rapat Besemah, Kantor Disperkim Sumsel, Kamis (19/11/2026). Seminar dirancang sebagai wadah menyelaraskan pemahaman pemangku kepentingan soal implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Menurut Senen, sinkronisasi antara Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI), Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK), serta kualifikasi badan usaha melalui Sertifikat Badan Usaha (SBU) menjadi fondasi penting dalam menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan daya saing Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK).
Seminar dijadwalkan dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru. Regulator dari tingkat pusat dan daerah serta narasumber dari kementerian dan lembaga negara akan membedah persoalan sertifikasi, birokrasi, hingga tata kelola pengadaan.
"Seminar nasional ini dijadwalkan dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru, S.H., M.M. Kami juga menghadirkan regulator dari tingkat pusat dan daerah serta narasumber dari kementerian dan lembaga negara untuk membedah berbagai persoalan sertifikasi, birokrasi, hingga tata kelola pengadaan secara komprehensif," ujar Senen.
Konferensi pers turut dihadiri Ketua DPP Perkonindo Sumsel Ir Herdian Gumay, Kepala UPTD Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi (PIP2B dan Jakon) Disperkim Sumsel Ir Muallimah Gustini, Ketua Panitia Seminar Dr Ir RM Edward, perwakilan PT Jamkrida (Perseroda) Sumsel, dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Utama Palembang.
Senen menegaskan harmonisasi kedua undang-undang itu menyangkut kepastian bahwa setiap proyek infrastruktur di Sumsel dikerjakan tenaga ahli kompeten dan badan usaha berintegritas. Forjakon Sumsel berperan sebagai wadah komunikasi yang menjembatani seluruh elemen pemangku kepentingan jasa konstruksi daerah.
"Harmonisasi antara Undang-Undang Keinsinyuran dan Undang-Undang Jasa Konstruksi bukan sekadar menyelaraskan aturan di atas kertas. Lebih dari itu, bagaimana memastikan setiap proyek infrastruktur di Sumsel dikerjakan tenaga ahli yang kompeten dan badan usaha yang memiliki integritas," tegasnya.
Selain membahas regulasi dan peningkatan kompetensi, seminar membuka peluang kemitraan strategis bagi dunia usaha. Kehadiran pengambil keputusan, penyedia jasa, dan pelaku rantai pasok konstruksi diharapkan memperluas jejaring serta membangun kolaborasi bisnis.
Ketua DPP Perkonindo Sumsel Ir Herdian Gumay menyebut industri jasa konstruksi sebagai ekosistem yang saling terhubung, mulai dari pengguna jasa pemerintah, konsultan, kontraktor, tenaga ahli, regulator, penyedia rantai pasok, hingga akademisi.
"Dunia jasa konstruksi saat ini merupakan sebuah ekosistem yang saling terhubung. Melalui forum ini, kita mempertemukan pengguna jasa dari unsur pemerintah, penyedia jasa seperti konsultan dan kontraktor, tenaga ahli, regulator, penyedia rantai pasok, hingga akademisi dalam satu forum," katanya.
Perkonindo Sumsel sendiri merupakan asosiasi badan usaha jasa konsultansi konstruksi dan nonkonstruksi yang berkomitmen meningkatkan profesionalisme serta kualitas layanan konsultansi di Sumsel. Herdian berharap momentum seminar dimanfaatkan untuk menyatukan visi, menyelaraskan persepsi terhadap regulasi, serta membangun sinergi konkret agar ekosistem jasa konstruksi Sumsel semakin tangguh.