Gubernur Herman Deru Tetapkan UMP Sumatera Selatan 2027 Rp4.210.059, Naik 6,77 Persen Berlaku 1 Januari

Penulis: Nopriansyah Putra  •  Jumat, 20 November 2026 | 16:31:32 WIB
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.210.059 yang berlaku mulai 1 Januari.

PALEMBANG — Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 719/KPTS/Disnakertrans/2026 menjadi dasar hukum kenaikan upah minimum tahun depan. Penetapan itu menindaklanjuti rapat Dewan Pengupahan Provinsi pada Rabu (18/11/2026) yang melibatkan pemerintah, pengusaha, akademisi, dan perwakilan serikat pekerja.

Dalam pembahasan, unsur serikat pekerja semula mengusulkan indeks alfa 1,00. APINDO dari sisi pengusaha mengajukan alfa 0,50. Seluruh unsur akhirnya menyepakati alfa 0,80 setelah menimbang kondisi ekonomi daerah, kebutuhan hidup pekerja, dan keberlangsungan usaha.

Perusahaan Diminta Patuhi Upah Minimum, Hak Pekerja Dilindungi

Herman Deru menegaskan kenaikan upah harus memberi manfaat nyata bagi pekerja tanpa mengorbankan dunia usaha. Ia meminta seluruh perusahaan di Sumatera Selatan menjalankan ketentuan pengupahan yang ditetapkan pemerintah.

"Saya berharap seluruh perusahaan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Hak pekerja harus dipenuhi dan dilindungi," tegas Herman Deru melalui pernyataan yang dipublikasikan di akun Facebook miliknya.

Gubernur juga mengingatkan perusahaan tidak boleh membayar pekerja di bawah ketentuan upah minimum, kecuali berdasarkan pengecualian yang diatur perundang-undangan. Perusahaan yang selama ini membayar lebih tinggi dari UMP 2027 dilarang menurunkan besaran upah dengan alasan penyesuaian.

Berlaku untuk Pekerja dengan Masa Kerja di Bawah Satu Tahun

Ketentuan UMP 2027 berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan. Pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih digaji berdasarkan struktur dan skala upah yang berlaku di masing-masing perusahaan.

Usaha mikro dan kecil memiliki ketentuan khusus dalam penerapan upah minimum sesuai regulasi ketenagakerjaan. Pemerintah provinsi menekankan kepatuhan perusahaan agar pekerja memperoleh perlindungan dan kepastian hak.

Pengusaha Melanggar Terancam Sanksi, Pengawasan Diperketat

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Indra Bangsawan menyatakan perusahaan yang melanggar ketentuan pembayaran upah minimum dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah akan terus melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap perusahaan di Sumatera Selatan. Pengawasan dinilai penting agar kenaikan upah minimum tidak berhenti pada keputusan administratif, tetapi benar-benar diterapkan dalam hubungan kerja.

Daya Beli Pekerja Jadi Pertimbangan Penetapan Lebih Awal

Herman Deru berharap penetapan UMP lebih awal memberi kepastian kepada pekerja dalam merencanakan kebutuhan ekonomi keluarga pada tahun mendatang. Kenaikan upah diharapkan menjaga daya beli, meningkatkan konsumsi rumah tangga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan.

"Kesejahteraan pekerja harus meningkat, dunia usaha harus tetap kuat. Keduanya harus berjalan beriringan demi kemajuan Sumatera Selatan," ujar Herman Deru.

Bagi serikat pekerja, kenaikan UMP 2027 menjadi bagian dari perjuangan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Keberhasilan kebijakan pengupahan tidak hanya diukur dari besaran kenaikan, tetapi juga dari konsistensi penerapan di seluruh perusahaan serta efektivitas pengawasan pemerintah.

Reporter: Nopriansyah Putra
Sumber: spkep-spsi.org This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top