SUMATERA SELATAN — Kementerian Kelautan dan Perikanan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan. Regulasi diluncurkan dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, sebagai landasan hukum pemanfaatan karbon biru sekaligus perlindungan ekosistem pesisir dan laut.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan prinsip dasar pengelolaan karbon biru adalah restorasi dan perlindungan ekosistem lebih dulu, baru kemudian optimalisasi nilai ekonominya. Regulasi anyar ini disebut memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pengembang proyek karbon biru yang selama ini menghadapi ketidakjelasan tata kelola.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara menyebut Permen KP 17/2026 menjadi acuan agar setiap kegiatan karbon biru berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Setiap aksi wajib melewati proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV) serta tercatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Indonesia.
Aturan main unit karbon juga dipertegas. Satu unit karbon hanya bisa diklaim sekali, baik untuk pencapaian target kontribusi nasional (NDC) maupun untuk ditransfer ke mitra setelah memperoleh otorisasi sesuai ketentuan.
"Unit karbon hanya dapat diklaim satu kali, baik untuk pencapaian target kontribusi nasional (NDC) maupun untuk ditransfer kepada mitra setelah memperoleh otorisasi sesuai ketentuan," ujar Koswara dalam keterangan resmi.
Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Haruki Agustina menempatkan karbon biru dalam kerangka nilai ekonomi karbon nasional. Setiap sektor berkontribusi pada satu sistem, sehingga upaya sektoral bisa terhubung dengan target iklim nasional, akuntansi karbon, dan penerapan kerangka NEK.
"Sehingga, upaya sektoral dapat terhubung dengan target iklim nasional atau Nationally Determined Contributions (NDC), akuntansi karbon, dan penerapan kerangka NEK," ujar Haruki.
Bagi investor dan pengembang proyek, integrasi ke SRUK dan NDC berarti kredit karbon biru Indonesia punya jalur pencatatan yang jelas. Risiko double counting yang selama ini jadi ganjalan transaksi karbon bisa ditekan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan Dyah Murtiningsih menekankan keberhasilan restorasi diukur dari fungsi ekosistem yang pulih, bukan sekadar jumlah bibit yang ditanam. Pendekatan lanskap jadi syarat, dengan pemantauan dan verifikasi yang efektif.
"Restorasi mangrove harus dilakukan berdasarkan pendekatan lanskap, memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, serta didukung oleh pemantauan dan verifikasi yang efektif," ucap Dyah.
Pernyataan Dyah menyiratkan proyek karbon biru yang hanya mengejar volume tanam tanpa bukti pemulihan fungsi berisiko sulit lolos verifikasi. Ini penting bagi pengembang yang ingin menjual kredit ke pasar sukarela maupun bilateral.
Global Green Growth Institute (GGGI) sebagai mitra teknis pemerintah mendukung aturan baru ini. Lembaga tersebut menyatakan dukungannya dalam memperkuat kerangka kebijakan, sistem MRV nasional, serta penyiapan proyek karbon biru yang siap investasi, melalui kerja sama dengan Pemerintah Kanada.
Menurut GGGI, menggerakkan investasi karbon biru pada skala yang dibutuhkan akan terbantu oleh koordinasi lintas kementerian serta kolaborasi dengan mitra internasional, lembaga keuangan, sektor swasta, lembaga riset, dan pengembang proyek.
Peluncuran aturan di forum COP31 memberi sinyal ke pasar global bahwa Indonesia menyiapkan kerangka legal sebelum membuka keran investasi. Bagi pelaku usaha, tahap berikutnya yang perlu dicermati adalah detail teknis MRV dan proses otorisasi transfer unit karbon, karena dua hal itu menentukan kecepatan realisasi transaksi.