SEKAYU — Suasana berbeda terlihat di kawasan Transmigrasi Air Balui SP 2, Kecamatan Sanga Desa, dalam beberapa hari terakhir. Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan instansi terkait lainnya turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi Lahan Usaha (LU) 2.
Kegiatan ini bukan sekadar administrasi. Tim melakukan pencocokan data klaim kepemilikan warga dengan dokumen pendukung yang ada. Hasilnya nanti akan menjadi dasar tindak lanjut yang berkekuatan hukum.
Salah satu poin krusial dalam verifikasi ini adalah penentuan titik koordinat. Kepala Bidang Transmigrasi Disnakertrans Muba menjelaskan, tim BPN berhasil mengambil titik koordinat di empat lokasi berbeda. Uniknya, keempat titik itu ditunjuk langsung oleh warga transmigran yang hadir di lokasi.
"Langkah ini untuk menjamin kesesuaian klaim fisik di lapangan dengan data kepemilikan masyarakat. Jadi tidak ada manipulasi dari pihak mana pun," ujar Kabid Transmigrasi dalam keterangannya.
Kepala Disnakertrans Muba, Herryandi Sinulingga, mengapresiasi kelancaran proses verifikasi. Menurutnya, antusiasme dan kerja sama yang ditunjukkan oleh tim gabungan dan warga menjadi modal utama.
"Sinergi yang positif ini menunjukkan komitmen bersama yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan lahan transmigrasi secara transparan, objektif, dan adil. Kami optimis akan melahirkan solusi final dan terbaik bagi semua pihak," kata Herryandi Sinulingga.
Ia menambahkan, verifikasi berbasis data kepemilikan masyarakat ini menjadi kunci untuk mengakhiri polemik lahan yang kerap muncul di kawasan transmigrasi. Proses yang transparan diharapkan bisa diterima semua pihak.
Persoalan lahan di kawasan transmigrasi sering kali rumit karena tumpang tindih klaim kepemilikan. Dengan turun langsung ke lapangan dan melibatkan warga dalam penentuan titik koordinat, pemerintah berupaya meminimalkan potensi konflik di masa depan.
Hasil verifikasi ini nantinya akan menjadi dokumen resmi yang bisa digunakan untuk penerbitan sertifikat atau dokumen kepemilikan lahan lainnya. Bagi warga transmigran, ini adalah angin segar setelah sekian lama menunggu kepastian hukum atas lahan yang mereka garap.