PALEMBANG — Roda pembangunan di Sumatera Selatan akan berputar lebih lambat dalam dua tahun ke depan. Pemprov Sumsel resmi mengumumkan perubahan haluan strategi fiskal setelah menerima sinyal pemotongan dana transfer pusat pada 2027. Langkah ini diambil untuk mencegah mandeknya pelayanan publik di tengah tekanan anggaran.
Gubernur Herman Deru menyatakan pihaknya tidak akan memaksakan diri membangun proyek infrastruktur anyar jika pendapatan daerah menyusut. “Kalau pendapatan daerah berkurang, tentu akan memengaruhi kemampuan kita mengeksekusi program dalam RPJMD. Karena itu, fokus kita nanti lebih kepada pemeliharaan infrastruktur. Jangan dulu membangun yang belum benar-benar dibutuhkan,” ujarnya, Jumat (3/7/2026).
Keputusan ini merupakan antitesis dari pola pembangunan ekspansif yang selama ini digeber. Alih-alih meresmikan proyek baru, anggaran akan diarahkan untuk merawat jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang sudah ada agar tidak cepat rusak.
Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra mengungkapkan bahwa trauma fiskal 2026 menjadi pelajaran berharga. Tahun lalu, dana transfer yang masuk ke Sumsel anjlok sekitar Rp 1,8 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. “Kita berharap ada kebijakan yang lebih baik dari pemerintah pusat. Namun jika pendapatan kembali berkurang, tentu akan dilakukan rasionalisasi anggaran seperti yang sudah dilakukan pada 2025 dan 2026,” katanya.
Penurunan sebesar itu memaksa Pemprov Sumsel untuk merasionalisasi sejumlah pos belanja, termasuk menunda proyek-proyek yang belum memiliki urgensi tinggi.
Untuk menambal lubang fiskal, Pemprov Sumsel tidak hanya mengandalkan efisiensi. Edward Candra menambahkan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan alternatif. Targetnya, ketergantungan terhadap dana transfer pusat bisa dikurangi secara bertahap.
Meski begitu, Edward menegaskan bahwa prinsip utama dalam penyesuaian APBD 2027 adalah pelayanan publik tidak boleh terganggu. “Prinsipnya, pelayanan publik tetap menjadi prioritas dan visi-misi kepala daerah tetap harus berjalan,” ujarnya.
Gubernur Herman Deru mengaku skema teknis penyesuaian masih akan dibahas bersama jajaran, termasuk Sekretaris Daerah. Ia memastikan bahwa kondisi fiskal yang mengetat tidak akan dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat. “Kita akan melakukan penyesuaian terhadap program pembangunan agar tetap sejalan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.