PALEMBANG — Percepatan pembentukan ribuan koperasi desa di Sumatera Selatan masih menghadapi dua kendala utama: keterbatasan lahan clean and clear dan rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola. Plt. Kepala Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumatera Selatan, Mega Nugraha, mengungkapkan bahwa penyediaan lahan menjadi tantangan paling krusial, terutama di wilayah perkotaan.
"Pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah penyediaan lahan yang bersih dan bebas sengketa sesuai kebutuhan pembangunan KDKMP, terutama di wilayah perkotaan yang ketersediaan lahannya semakin terbatas," ujarnya, Selasa, 14 Juli 2026.
Dari total 3.258 KDKMP yang ditargetkan, baru 202 unit yang kelembagaannya dinyatakan aktif dan siap beroperasi. Sebanyak 447 koperasi lainnya masih dalam tahap groundbreaking atau peletakan batu pertama sebagai bagian dari percepatan pembangunan sarana pendukung. Pemerintah daerah terus mendorong realisasi agar target dapat terpenuhi sesuai jadwal yang telah ditetapkan secara nasional.
Selain lahan, kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi juga dinilai masih perlu ditingkatkan. Pengetahuan pengurus mengenai tata kelola koperasi disebut masih membutuhkan pendampingan berkelanjutan. Pemerintah akan memperluas sosialisasi kepada masyarakat dan menyiapkan satu manajer koperasi untuk setiap KDKMP yang telah mengikuti bimbingan teknis sebelum bertugas. Pendampingan ini direncanakan berlangsung selama dua tahun ke depan untuk memastikan operasional koperasi berjalan profesional.
Momentum Hari Koperasi Nasional yang diperingati setiap 12 Juli menjadi pengingat pentingnya peran koperasi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Pemerintah menilai koperasi menjadi fondasi penguatan ekonomi desa melalui semangat gotong royong dan pemberdayaan masyarakat. Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi pusat penguatan ekonomi rakyat di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus menghubungkan berbagai usaha masyarakat agar produk lokal memiliki pasar yang lebih luas.