PALEMBANG — Tekanan harga di Sumatera Selatan mereda pada Juli 2026. Setelah sempat mengalami inflasi 0,36 persen secara bulanan di Juni, provinsi ini justru mencatat deflasi 0,24 persen (month to month/mtm) pada bulan berikutnya. Angka ini sejalan dengan tren nasional yang juga melandai.
Secara tahunan, inflasi Sumsel berada di angka 2,50 persen (year on year/yoy), turun dibanding posisi Juni yang mencapai 2,89 persen. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, menilai stabilitas ini merupakan hasil koordinasi lintas instansi yang berjalan konsisten.
“Deflasi yang terjadi pada Juli 2026 menunjukkan bahwa koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi di Sumatera Selatan berjalan efektif. Stabilitas harga tetap terjaga sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memberikan keseimbangan terhadap kesejahteraan para produsen,” ujar Bambang, Kamis (6/8/2026).
Penurunan harga bulan lalu disumbang oleh komoditas bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan tomat. Melimpahnya pasokan dari sentra produksi saat musim panen di pertengahan hingga akhir Juli menjadi faktor utama. Harga emas perhiasan juga ikut turun seiring membaiknya sentimen pasar global.
Namun, laju deflasi tertahan oleh kenaikan permintaan beras dan bawang putih. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kembali berjalan serta dimulainya tahun ajaran baru mendorong konsumsi rumah tangga pada kelompok pendidikan dan bahan pokok.
Bank Indonesia memperkirakan inflasi akan cenderung meningkat pada Agustus 2026. Momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berpotensi mengerek konsumsi masyarakat, sementara musim kemarau yang lebih kering mengancam produksi hortikultura.
“Ke depan, kami tetap mewaspadai potensi kenaikan inflasi akibat meningkatnya permintaan musiman dan dampak musim kemarau. Karena itu, koordinasi seluruh TPID akan terus diperkuat agar pasokan pangan tetap tersedia, distribusi berjalan lancar, dan harga tetap terkendali,” kata Bambang.
TPID Sumsel mengoptimalkan pendekatan 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Hingga akhir Juli 2026, lebih dari 381 kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM), Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah digelar di berbagai daerah.
Puluhan inspeksi mendadak ke pasar juga dilakukan untuk memastikan stok aman dan kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi. Bank Indonesia Sumsel turut memfasilitasi 77 kali subsidi ongkos angkut dengan total volume sekitar 47,92 ton untuk komoditas pangan utama.
Untuk memperkuat stok, BI Sumsel memfasilitasi pembelian bawang merah dari Sumatera Barat sebanyak 22,67 ton dan cabai dari Kabupaten Magelang sebanyak 3,68 ton. Kerja sama antardaerah juga diperluas dengan delapan Kesepakatan Bersama (KSB) dan 21 Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Sumsel dan Jawa Tengah, ditambah empat PKS untuk kerja sama Business to Business (B2B).
Di sisi ketahanan pangan jangka panjang, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) ditransformasikan menjadi Rantai Pasok Pangan GSMP. Program ini melibatkan pesantren, koperasi, pelaku usaha, perbankan, dan offtaker untuk membangun ekosistem produksi serta distribusi yang lebih kuat. TPID Sumsel juga melakukan studi tiru bersama TPID Sulawesi Selatan ke Jawa Tengah untuk mempelajari inovasi pengendalian inflasi sesuai karakteristik daerah.