PALEMBANG — Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Palembang, Mgs Syaiful Padli, menilai pemerintah tidak boleh lagi bersikap reaktif terhadap kabut asap yang kian pekat. Menurutnya, perlindungan terhadap warga, khususnya pelajar, harus dijalankan sebelum kondisi udara benar-benar berada di level membahayakan.
“Ketika kualitas udara sudah masuk kategori tidak sehat, pemerintah harus lebih cepat mengambil langkah perlindungan terhadap warga,” ujar Syaiful, Senin (24/8/2026).
Protokol Belajar Daring Diminta Segera Disusun Dinas Pendidikan
Syaiful mendorong Dinas Pendidikan Kota Palembang menyiapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) berbasis daring. Langkah ini dinilai krusial karena aktivitas anak-anak banyak berlangsung di sekolah dan ruang terbuka, sehingga mereka menjadi kelompok paling rentan terpapar asap.
“Kalau udara semakin menuju kategori tidak sehat, Dinas Pendidikan Kota Palembang harus membuat kebijakan belajar daring agar anak-anak tidak terpapar asap secara langsung,” tegasnya.
Ia meminta keputusan terkait aktivitas belajar tidak diambil terlambat. Protokol yang jelas dan terukur diperlukan agar status pembelajaran bisa langsung dieksekusi ketika indeks kualitas udara melewati ambang batas aman.
Status Darurat dan Kesiapan Fasilitas Kesehatan Disorot
Selain sektor pendidikan, Syaiful meminta pemerintah mempertimbangkan penetapan status darurat lebih cepat apabila kondisi udara terus menurun. Langkah ini penting untuk memobilisasi sumber daya secara luas dalam penanganan dampak kabut asap.
Pemerintah juga diminta menjamin ketersediaan masker bagi warga serta memastikan Puskesmas dan rumah sakit memiliki stok obat-obatan untuk menangani infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan pasokan oksigen yang cukup. Menurut Syaiful, dampak kabut asap tidak hanya soal kenyamanan, tetapi berpotensi memicu lonjakan gangguan kesehatan masyarakat.
“Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah banyak warga mengalami gangguan kesehatan. Pencegahan dan perlindungan harus dilakukan sejak kualitas udara mulai memburuk,” ujarnya.
Transparansi Data Kualitas Udara Dinilai Kunci Antisipasi Mandiri
Syaiful juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi mengenai kualitas udara. Ia mendorong pemerintah memperkuat sistem pemantauan dan menyampaikan kondisi udara secara berkala kepada publik.
Dengan informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat menentukan langkah perlindungan secara mandiri, termasuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara berada pada level tidak sehat. Ia menilai pemerintah perlu memiliki indikator dan protokol yang jelas dalam merespons perubahan kualitas udara, sehingga kebijakan seperti pembagian masker, pembatasan aktivitas luar ruangan, hingga pembelajaran daring dilakukan berdasarkan kondisi yang terukur.
Pencegahan Karhutla Harus Berkelanjutan, Bukan Musiman
Legislator dari Fraksi PKS ini menegaskan penanganan kabut asap tidak boleh berhenti pada respons saat bencana terjadi. Pemerintah harus memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan dengan melibatkan koordinasi lintas sektor.
“Penanganan kabut asap tidak cukup hanya dilakukan saat bencana terjadi. Pemerintah harus memperkuat pencegahan agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama,” kata Syaiful.
Ia mengingatkan agar perlindungan masyarakat menjadi ukuran utama dalam setiap kebijakan pemerintah kota ketika kualitas udara memburuk, bukan sekadar respons atas tekanan yang datang belakangan.
