SUMATERA SELATAN — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah akan memperluas pembangunan hunian berkonsep transit oriented development (TOD) ke Bogor, Jawa Barat, dengan menggandeng PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Rencana itu menindaklanjuti proyek serupa di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, yang dibangun di atas lahan KAI seluas 2,1 hektare. Pembahasan teknis bersama jajaran direksi kedua perusahaan dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.
Maruarar mengatakan lahan milik KAI di Bogor akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian vertikal. Pemerintah menempuh pendekatan pemanfaatan aset negara untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama di kawasan perkotaan.
"Saya sudah janjian sama Dirut KAI dan Dirut BRI, ada lahan di Bogor," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, Selasa (22/9/2026).
Skema kolaborasi dengan BRI bukan yang pertama. Sebelumnya, KAI menggandeng PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk membangun Hunian Terjangkau Manggarai. Maruarar menyebut pola serupa akan diulang di Bogor dengan mitra pembiayaan berbeda.
"Kemarin itu KAI dan BTN, ini yang berikutnya di Bogor ada lahan KAI nanti dengan BRI," kata Ara, sapaan akrabnya.
Hunian Terjangkau Manggarai dibangun di atas lahan sekitar 2,1 hektare milik KAI di kawasan Stasiun Manggarai. Berdasarkan informasi Kementerian PKP, kawasan tersebut direncanakan memiliki delapan tower dengan total 3.784 unit hunian.
Pembangunannya dibagi ke dalam dua blok. Blok G berisi tiga tower dengan 1.276 unit, sedangkan Blok F menyediakan lima tower sebanyak 2.508 unit.
Konsep TOD membuat hunian terintegrasi dengan simpul transportasi publik. Lokasinya berada di kawasan Stasiun Manggarai yang terhubung dengan KRL Commuter Line, kereta api bandara, kereta antarkota, serta memiliki akses menuju jaringan MRT, LRT, dan TransJakarta.
Dari sisi pembiayaan, proyek Manggarai menawarkan skema KPR bersubsidi dengan tenor panjang. BTN menyiapkan pembiayaan hingga 40 tahun dengan suku bunga 6 persen yang tetap hingga lunas.
Skema itu menjadi acuan bagi pemerintah dalam merancang pembiayaan hunian di Bogor nanti. Maruarar sebelumnya berharap konsep hunian yang dikembangkan di Manggarai dapat diterapkan di lokasi lain dengan karakter lahan dan kebutuhan pembiayaan yang berbeda.
Pemerintah saat ini juga mendorong pembangunan rumah susun subsidi di kawasan perkotaan. Salah satu pendekatannya memanfaatkan aset milik negara yang selama ini belum dioptimalkan untuk hunian.
Ketersediaan lahan KAI di Bogor menjadi pertimbangan utama perluasan proyek. Pemerintah menilai lahan tersebut cukup strategis untuk pembangunan hunian vertikal dengan akses transportasi publik.
Detail jumlah tower, kapasitas unit, dan skema pembiayaan di Bogor belum diumumkan. Pembahasannya masih menunggu pertemuan antara Kementerian PKP, Direktur Utama KAI, dan Direktur Utama BRI.
Jika terealisasi, proyek Bogor akan menambah daftar hunian TOD yang dibangun di atas aset perusahaan negara. Pemerintah menargetkan model ini bisa direplikasi ke kota-kota lain dengan lahan KAI yang tersedia.