SUMATERA SELATAN — Presiden Prabowo Subianto membentuk jabatan baru Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil Lahadalia dilantik merangkap Menteri ESDM di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/10/2026). Pembentukan kementerian koordinator ini menyatukan dua agenda prioritas Asta Cita yang sebelumnya ditangani secara terpisah. Bagi pelaku industri energi dan tambang, langkah ini menandakan percepatan eksekusi proyek hilirisasi dan transisi energi bakal dikoordinasikan langsung di bawah presiden.
Paragraf pembuka: Bahlil Lahadalia memaparkan alasan Presiden Prabowo membentuk jabatan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Menurutnya, kondisi geopolitik yang tidak menentu dan dinamika ekonomi dunia menuntut Indonesia bergerak lebih cepat menuju energi bersih. Dua agenda besar itu dinilai tidak lagi bisa ditangani secara terpisah oleh kementerian masing-masing.
Bahlil menyebut ada dua konteks yang membuat jabatan koordinator ini penting. Pertama, peralihan dari energi fosil ke energi bersih sudah menjadi perhatian banyak negara. Kedua, hilirisasi dan transisi energi merupakan bagian dari program prioritas Asta Cita Prabowo.
"Kenapa ini penting, kita tahu bahwa dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya (penggunaan) energi yang bersih," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Dia menegaskan pendekatan parsial tidak lagi cukup. Hilirisasi dan transisi energi, kata Bahlil, harus dijalankan secara komprehensif dan terukur dengan target yang jelas.
"Maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan cara yang komprensif, terukur, dan betul-betul dapat diwujudkan dengan target apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden," jelasnya.
Bahlil menjelaskan Prabowo ingin kedua agenda itu dikonsolidasikan lewat kementerian koordinator agar eksekusinya lebih cepat. Selama ini, hilirisasi dan transisi energi berada di bawah beberapa kementerian berbeda, termasuk ESDM dan Kementerian Investasi.
"Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya dalam Asta Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan," sebut Bahlil.
Langkah ini menempatkan Bahlil sebagai penanggung jawab utama dua sektor yang saling terkait. Hilirisasi menyangkut pengolahan bahan mentah tambang di dalam negeri, sementara transisi energi mencakup peralihan ke sumber energi terbarukan. Keduanya kerap bersinggungan, misalnya dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik yang membutuhkan nikel sekaligus energi bersih.
Bahlil masih menjabat Menteri ESDM meski telah dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Pelantikannya dilakukan bersamaan dengan sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih lainnya.
"Khususnya saya, dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri ESDM," kata Bahlil usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dia menyebut jabatan rangkap ini sebagai amanah dan tanggung jawab negara yang akan dijalankannya dengan baik. Bahlil juga mengakui posisi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi merupakan jabatan baru dalam Kabinet Merah Putih.
Soal kemungkinan ada orang baru yang mengisi kursi Menteri ESDM, Bahlil enggan berspekulasi. Dia menyatakan hanya menjalankan apa yang diperintahkan dalam Keppres Prabowo.
"Saya tidak boleh menjawab melampaui batas kewenangan. Saya hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Keppres (Keputusan Presiden) Bapak Presiden. Karena kita maknai semua kewenangan tentang ketatanegaraan itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden, dan dilimpahkan kepada pembantu-pembantunya," beber dia.
Penutup: Pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi menandai upaya Prabowo memusatkan kendali atas dua agenda ekonomi yang saling terkait. Bagi investor sektor tambang dan energi, kejelasan siapa yang memegang komando menjadi sinyal penting soal arah kebijakan ke depan.