Pemprov Sumsel Serahkan Rencana Induk Ekonomi Hijau 2025-2045, Libatkan 41 Kelompok Warga Kelola Dana Rp 10,8 Miliar

Penulis: Rizky Firmansyah  •  Sabtu, 31 Oktober 2026 | 09:01:01 WIB
Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Sumsel Dody Eko Prasetyo menerima dokumen rencana induk ekonomi hijau dalam acara di Palembang, Kamis (29/10).

PALEMBANG — Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Sumatera Selatan Dody Eko Prasetyo menegaskan dokumen perencanaan yang diserahkan ICRAF Indonesia akan dijadikan bagian dari rencana kerja pemerintah daerah. Selain rencana induk ekonomi hijau, Pemprov menerima rencana pengelolaan ekosistem gambut di Banyuasin dan rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP) untuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Lalan Mendis.

Dody menyebut keberlanjutan program menjadi syarat utama. "Jangan sampai proyek selesai, capaiannya selesai juga," ujarnya di Palembang, Kamis (29/10).

Lima Dokumen Daerah Sudah Diisi Indikator Iklim dan Gender

Sejak 2021, Land4Lives mendampingi pemerintah daerah memasukkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta indikator peka gender ke dalam lima dokumen perencanaan. Kelimanya adalah RTRW 2024-2044, RPJPD 2025-2045, RPJMD 2025-2029, RAD-KSB 2022-2024, dan RPPEG Provinsi 2024-2053.

Pendampingan juga menyentuh penyusunan studi kelayakan pembayaran berbasis hasil REDD+ dari Green Climate Fund. Alokasi untuk Sumatera Selatan dalam skema itu mencapai Rp 10,8 miliar dan menyasar 41 kelompok masyarakat.

Gambut Hampir Seperempat Wilayah Provinsi Jadi Fokus

Lahan gambut menutupi hampir seperempat luas Sumatera Selatan, sehingga pengelolaannya masuk prioritas proyek. Land4Lives mendukung penyusunan RPPEG Banyuasin yang telah disahkan, rencana pengelolaan kesatuan hidrologis gambut Sungai Saleh-Sungai Sugihan, serta pembentukan Forum Kolaborasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Banyuasin untuk mengawal pelaksanaannya.

Direktur ICRAF Indonesia Andree Ekadinata menekankan bentang lahan sebagai modal ketangguhan iklim. "Bila bentang lahan ini rusak, makin lemah kemampuan untuk menghadapi tantangan iklim di masa depan," ujarnya.

660 Warga Dilatih, 62 Persen Perempuan

Di desa dampingan Banyuasin dan Musi Banyuasin, sebanyak 660 orang mengikuti pelatihan pertanian cerdas iklim, dengan 62 persen di antaranya perempuan. Pembelajaran mereka dihimpun dalam enam Tapak Percontohan Pertanian Cerdas Iklim yang dikelola lebih dari 120 petani pelopor.

Model itu telah direplikasi mitra lokal konsorsium HaKI di 24 desa lain. Warga juga mengelola 21 kebun pangan komunal dan 347 kebun pekarangan keluarga.

Kurikulum Pangan Lokal Disosialisasikan ke 500 Sekolah

Sebagian hasil pendampingan kini berpijak pada aturan resmi. Kurikulum muatan lokal "Pangan Lokal untuk Ketahanan Iklim" untuk SMA, SMK, dan SLB disahkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 822/KPTS/DISDIK/2025 dan telah disosialisasikan ke lebih dari 500 sekolah.

Di tingkat desa, Desa Pelaju di Banyuasin menetapkan Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2025 sebagai dasar Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Sistem Informasi Akses Lahan Perhutanan Sosial (SiALAM) juga sudah berjalan di server mandiri Pemprov, dan panduannya diserahkan kepada dinas kehutanan.

Rekomendasi: Unit Pengelola SiALAM dan Anggaran Desa

Laporan capaian Land4Lives merekomendasikan Pemprov menetapkan unit pengelola SiALAM serta memasukkan pendekatan ekonomi hijau ke RKPD dan rencana kerja perangkat daerah. Pemerintah desa diminta memelihara kebun pangan dan kelompok usaha melalui APBDes.

Dody menyatakan komitmen Pemprov pada pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan lingkungan. "Dalam hal ini Land4Lives sudah memberikan kontribusi penting, yaitu riset dan kegiatan di tingkat tapak yang dikaitkan dengan kebijakan di tingkat daerah," katanya.

Reporter: Rizky Firmansyah
Sumber: detik.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top