PALI — Keluhan para guru tersebut viral setelah diunggah akun TikTok @palembang_belagak pada Rabu (11/11/2026). Dalam video itu, seorang guru menangis sambil menyatakan keinginannya menemui Bupati PALI untuk meminta kepastian nasib dan hak mereka.
“Kami hanya ingin minta bayar, kami sudah begawe. Sudah itu bae,” kata guru tersebut dalam video.
Para guru mengaku sudah menunggu pembayaran selama 11 bulan. Mereka juga telah mendatangi DPRD dan mengeluarkan biaya sendiri untuk memperjuangkan hak tersebut.
Berawal dari Janji Tunjangan di Sekolah Pelosok
Sekolah Satu Atap Talang Betung berada di Desa Perambahan, Kecamatan Abab, wilayah terpencil yang harus diseberangi sungai untuk dijangkau. Para guru mengaku dijanjikan tunjangan saat awal mengajar di sekolah itu.
Mereka bahkan harus mendatangi rumah-rumah warga untuk mengajak anak bersekolah karena tak ada murid yang mau datang sendiri. “Jadi murid ini bukan datang sendiri. Jadi kami minta hak kami saja,” tegasnya.
Dinas Pendidikan: Bukan Gaji, tapi Tunjangan Khusus Guru
Kepala Dinas Pendidikan PALI, Harun, menegaskan persoalan yang dialami tenaga pendidik bukan terkait gaji, melainkan Tunjangan Khusus Guru bagi daerah khusus. Pemkab PALI melalui Dinas Pendidikan sudah menyiapkan alokasi anggaran pembayaran TKG pada tahun anggaran 2026.
“Bukan gaji yang belum mereka terima, tapi Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi daerah khusus,” kata Harun, dikutip dari Citra Sumsel, Selasa (10/11/2026).
Pencairan tunjangan seharusnya dilakukan setiap enam bulan sekali. Pada Juni 2026, Dinas Pendidikan PALI memproses pencairan melalui koordinasi dengan bagian hukum, asisten, hingga Inspektorat, dan sempat berencana menerbitkan SK Bupati sebagai dasar pembayaran.
Bertentangan dengan Keputusan Kemendikbudristek
Dalam proses koordinasi itu ditemukan potensi masalah hukum. Mekanisme tersebut dinilai berpotensi bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis.
“Penetapan daerah khusus itu dilakukan oleh kementerian, bukan dari pemerintah daerah. Karena bertentangan dengan aturan tersebut, pencairan TKG pada Juni ditunda hingga sekarang,” jelas Harun.
Persoalan ini juga telah dibahas bersama DPRD PALI melalui Rapat Dengar Pendapat sekitar Agustus atau September 2026. Dinas Pendidikan PALI beberapa kali mengirim surat ke Kementerian Pendidikan untuk meminta petunjuk mekanisme penyelesaian pembayaran TKG.
Surat balasan dari kementerian diterima pada September 2026, namun hasilnya masih perlu dikaji lebih lanjut. Dinas Pendidikan PALI berencana kembali berkomunikasi dengan kementerian dalam waktu dekat.
Harapan agar Talang Betung Ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan Khusus
Harun berharap Kementerian Pendidikan bersama kementerian terkait menerbitkan keputusan yang menetapkan Sekolah Satu Atap Talang Betung sebagai satuan pendidikan khusus berdasarkan kondisi geografis. Dengan begitu, pembayaran TKG dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap dan mohon doa kita semua, agar Kementerian Pendidikan bersama kementerian terkait bisa mengeluarkan surat keputusan terhadap Sekolah Satu Atap Talang Betung menjadi satuan pendidikan khusus secara geografis. Sehingga pemberian TKG tidak menyalahi aturan yang berlaku,” urainya.
Harun juga menyampaikan permohonan maaf kepada para guru atas tertundanya pembayaran hak mereka.