PALEMBANG — Aliansi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang menyampaikan kegelisahan mereka terhadap kondisi Sumatera Selatan yang dinilai tengah menghadapi persoalan serius akibat karhutla dan memburuknya kualitas udara. Dalam aksi yang digelar Senin 5 Oktober 2026, mahasiswa mengusung slogan "Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi".
Koordinator aksi M. Naufal Fawaz didampingi Koordinator Lapangan M. Amri Rahman menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap dampak karhutla yang dirasakan masyarakat.
40.555 Kasus ISPA di Sumsel Sepanjang September 2026
Mahasiswa menyoroti data kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Sumatera Selatan. Menurut mereka, jumlah kasus ISPA pada September 2026 mencapai sekitar 40.555 kasus, dengan Kota Palembang menjadi salah satu wilayah yang mencatat jumlah kasus tinggi.
Asap karhutla disebut telah menyelimuti sejumlah wilayah, mengganggu aktivitas masyarakat, dan meningkatkan ancaman penyakit pernapasan. Mahasiswa juga menyoroti keberadaan titik panas (hotspot) dan luasnya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten, terutama wilayah yang menjadi sumber asap yang berdampak ke daerah lain, termasuk Kota Palembang.
"Di balik angka-angka tersebut, ada rakyat yang kesulitan bernapas, anak-anak yang kehilangan kenyamanan belajar, serta masyarakat yang harus mempertaruhkan kesehatannya demi menjalani kehidupan sehari-hari," tegas mereka.
Surat Cinta dari Raden Fatah untuk Sumsel
Dalam pernyataannya, mahasiswa menyampaikan pesan yang mereka sebut sebagai surat cinta dari Raden Fatah. Mereka mengaku hadir bukan untuk menyerang, melainkan untuk menyampaikan kepedulian dan kegelisahan terhadap kondisi Sumatera Selatan hari ini.
"Dengan segala hormat, izinkan kami, Aliansi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, menyampaikan sepucuk surat cinta dari Raden Fatah sebagai bentuk kepedulian, kegelisahan sekaligus tanggung jawab moral kami terhadap kondisi Sumatera Selatan hari ini," ujar mahasiswa dalam pernyataannya.
Tuntutan: Penanganan Serius, Terukur, dan Transparan
Mahasiswa memberikan batas waktu 5×24 jam kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menunjukkan langkah nyata dalam penanganan karhutla. Mereka meminta penanganan dilakukan secara serius, terukur, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Jika pemerintah tidak menunjukkan langkah konkret dalam batas waktu tersebut, mahasiswa akan meminta evaluasi terhadap kebijakan dan kepemimpinan dalam penanganan karhutla.
"Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kehormatan. Kekuasaan bukan tentang seberapa tinggi kedudukan seseorang, melainkan seberapa besar keberpihakannya kepada rakyat," katanya.
Herman Deru Temui Massa, Sepakati Tenggat 5×24 Jam
Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menemui mahasiswa dan meminta waktu 5×24 jam untuk melakukan langkah penanganan terhadap persoalan karhutla dan kabut asap yang menjadi tuntutan utama massa aksi. Kesediaan gubernur memberikan waktu tersebut menjadi titik temu antara mahasiswa dan pemerintah daerah.
Mahasiswa menegaskan akan mengawal janji pemerintah dan melihat langkah konkret yang dilakukan dalam batas waktu yang telah disepakati. Mereka berharap penanganan karhutla tidak hanya dilakukan ketika kabut asap memburuk, tetapi juga melalui langkah pencegahan dan penanganan yang berkelanjutan.
"Jangan tunggu bencana semakin meluas. Jangan tunggu semakin banyak masyarakat jatuh sakit. Jangan tunggu rakyat kehilangan kepercayaan," tegas mahasiswa.
