PALEMBANG — Forum Demokrasi Sriwijaya (FORDES) menggelar Focus Group Discussion bertema "Karhutla Sumsel: Bencana Alam atau Kegagalan Tata Kelola?" dengan subtema "Antara Gagal Paham dan Gagal Tindakan dalam Penanganan Karhutla yang Terus Berulang" di Lady Caffee Km 5, Jalan Srijaya, Palembang. Forum itu menghadirkan mantan Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra, pakar hukum Sumsel Prof Dr Hj Qodariah MHI, dan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumsel Ansori SSos.
Direktur Eksekutif FORDES Bagindo Togar BB menegaskan karhutla seharusnya dapat dikelola bila pemerintah memiliki perencanaan dan tata kelola yang baik. Ia mempertanyakan arah penanganan yang dinilainya tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Karhutla ini sebenarnya termasuk bencana yang sudah biasa terjadi. Namun, penanganannya justru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pertanyaannya, apakah persoalan ini mau dibiarkan atau justru dijadikan bancakan?" ujar Bagindo.
Bagindo menolak solusi menghentikan sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan karena ketiganya merupakan penopang utama perekonomian Sumsel. Menurut dia, yang perlu diperbaiki adalah sistem pengelolaan, pengawasan, serta tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat.
"Jangan industrinya yang dihentikan. Kita hidup dari sektor pertambangan, pertanian, dan perkebunan. Yang harus dibenahi adalah tata kelolanya," tegasnya.
Ia juga mempertanyakan efektivitas Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Warga di sekitar kawasan perkebunan dan pertambangan, katanya, tidak seharusnya hanya menanggung pencemaran udara dan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Eddy Santana Putra menilai pola penanganan karhutla selama ini terlalu berorientasi pada pemadaman setelah kebakaran terjadi. Kebakaran besar 2015, menurut dia, seharusnya menjadi pelajaran agar pola yang sama tidak terus berulang.
"Yang harus diperbaiki adalah penanganannya. Kuncinya pencegahan," ujarnya.
Eddy menyoroti karakter kebakaran di lahan gambut yang apinya dapat merambat di bawah permukaan tanah. Pemadaman lewat water bombing maupun penyiraman darat menjadi kurang efektif bila gambut telah terbakar hingga lapisan bawah.
Ia juga menyalahkan pengelolaan tata air gambut. Pembuatan saluran drainase untuk kepentingan perkebunan, kata dia, menurunkan muka air tanah sehingga gambut mengering dan lebih mudah terbakar.
Eddy mengusulkan gubernur segera mengoordinasikan TNI, Polri, kejaksaan, perangkat daerah, perusahaan perkebunan, serta pemerintah kabupaten/kota sejak Januari. Koordinasi kemudian perlu diteruskan hingga tingkat kecamatan dan desa.
"Mulai Januari kita harus sudah sibuk. Jangan menunggu lahan kering dan terbakar baru semua bergerak," katanya.
Ia mendorong regulasi yang lebih tegas, termasuk sanksi dan denda bagi pelaku pembakaran lahan, serta pengaturan perizinan pembukaan lahan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
Kabid Rehab dan Rekon BPBD Sumsel Ansori SSos memaparkan luas karhutla mencapai 638.580 hektare pada 2015, turun menjadi 317.885 hektare pada 2019, dan 132.082 hektare pada 2023. Jumlah titik panas dilaporkan sekitar 63.000 titik pada 2023, turun menjadi 11.000 titik pada 2024, dan 6.000 titik pada 2025.
Pada 2026, jumlah hotspot dilaporkan mencapai 120.000 titik. Angka itu jauh melampaui capaian tiga tahun sebelumnya.
Ansori mengingatkan angka hotspot antartahun tidak dapat dibandingkan secara langsung karena perkembangan teknologi pemantauan satelit. Jika 2015 hanya mengandalkan satu satelit MODIS dengan siklus pemantauan sekitar delapan jam, kini tersedia tiga satelit.
Menurut dia, persoalan utama bukan hanya ketersediaan teknologi, melainkan pemanfaatan data untuk memperkuat pengawasan. Kawasan yang berulang kali terbakar seharusnya menjadi fokus patroli sebelum musim kemarau tiba.
"Pemadaman melalui water bombing dan pembuatan sumur bor adalah bagian dari penanganan darurat. Upaya jangka panjang harus bertumpu pada perbaikan tata kelola lingkungan dan kesiapsiagaan yang berkelanjutan," ujarnya.
Pakar hukum Sumsel Prof Qodariah mempertanyakan efektivitas regulasi karhutla yang menurutnya sudah banyak, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Ia menyoroti ketimpangan penegakan hukum karena hanya sedikit korporasi yang dijadikan tersangka.
"Tapi kenapa aturan ini tidak efektif sehingga masih tetap terjadi karhutla? Siapa yang salah?" katanya.