SEKAYU — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyambungkan kegiatan itu langsung dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sosialisasi berlangsung Jumat (6/11/2026) dan diikuti seluruh perangkat daerah, camat, serta operator data di lingkungan Pemkab Muba.
Bupati Muba H. M. Toha Tohet menyampaikan arahan melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Muba, Ardiansyah. Menurutnya, data yang valid, lengkap, dan disampaikan tepat waktu berpengaruh langsung terhadap penilaian LPPD.
Ardiansyah menegaskan bahwa laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah mencerminkan kinerja satu tahun penuh. Data yang akurat membuat potret pembangunan daerah terlihat jelas.
"LPPD bukan sekadar laporan tahunan, tetapi cerminan dari kinerja kita selama satu tahun. Jika datanya akurat, lengkap dan tepat waktu, maka potret pembangunan juga akan terlihat jelas. Untuk itu, kita harus serius dalam penginputan data triwulan ini, jangan sampai ada data yang tertinggal atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan," ujarnya.
Ia juga meminta perangkat daerah tidak memandang penginputan data sebagai rutinitas administratif. Setiap angka yang dikirim harus menggambarkan capaian kinerja sesungguhnya di lapangan.
Selain data capaian kinerja, Pemkab Muba menyoroti pemutakhiran profil daerah. Pembaruan data dibutuhkan agar informasi kondisi daerah tetap relevan dan bisa dipakai menyusun program pembangunan.
Ardiansyah berharap koordinasi dan ketelitian seluruh perangkat daerah meningkat. Informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi penopang pelaksanaan program, termasuk mewujudkan Muba Maju Lebih Cepat.
Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri, Mohammad Noval, menjelaskan sosialisasi bertujuan menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan kapasitas operator daerah. Keseragaman pemahaman diperlukan agar pengisian LPPD berjalan sesuai ketentuan.
"Sosialisasi ini kami lakukan agar seluruh daerah memiliki pemahaman yang sama dalam pengisian LPPD. Data triwulan ini sangat penting sebagai bahan evaluasi dan pembinaan. Kami berharap agar setiap daerah bisa tertib dalam pelaporan dan pemutakhiran data profil di daerahnya masing-masing," jelasnya.
Noval menekankan kesesuaian antara dokumen data dukung dan capaian kinerja yang diinput. Konsistensi itu menjadi dasar evaluasi LPPD Tahun 2026 agar hasilnya akuntabel.
Bagi Pemkab Muba, hasil sosialisasi menjadi bekal memperkuat tata kelola data pemerintahan. Ketepatan penginputan dan pembaruan profil daerah menentukan kualitas evaluasi kinerja daerah pada 2026.