SUMATERA SELATAN — Kejaksaan Agung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025. Perusahaan yang dikelola Arif Kurniawan alias Raja Nikel itu diduga terus menambang meski izinnya berakhir sejak 2014.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengumumkan penetapan tersangka korporasi kepada wartawan pada Selasa (10/11/2026). Penetapan PT BSJ melengkapi rangkaian penyidikan yang sebelumnya menyasar pihak perorangan, termasuk Arif Kurniawan yang dikenal sebagai Raja Nikel.
Penyidik menilai PT BSJ tidak menghentikan operasi meskipun dasar hukum kegiatan usahanya sudah tidak berlaku. Status tersangka korporasi membuat pertanggungjawaban pidana menyentuh entitas perusahaan, bukan hanya pengurusnya.
Anang menyatakan PT BSJ diduga tetap menjalankan aktivitas penambangan nikel setelah masa berlaku izinnya berakhir pada 2014. Praktik itu berlangsung selama bertahun-tahun di wilayah Sulawesi Tenggara.
"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," kata Anang.
Temuan tersebut menjadi pintu masuk penyidik menelusuri dampak kerugian negara dan aliran dana dari kegiatan tambang yang beroperasi tanpa dasar izin. Periode dugaan korupsi yang disasar mencakup 2013 hingga 2025, rentang waktu yang jauh melampaui berakhirnya izin.
PT BSJ disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik juga menjerat perusahaan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001.
Dua regulasi itu memberi ruang bagi penyidik menuntut korporasi sebagai subjek hukum pidana. Konsekuensinya bisa berupa denda, pembekuan kegiatan, hingga pencabutan hak usaha, di samping pidana bagi pengurus yang terbukti terlibat.
Nama Arif Kurniawan mencuat dalam penyidikan kasus tambang nikel Sulawesi Tenggara. Kejaksaan Agung sebelumnya mengungkap keberadaan bos tambang nikel ilegal asal Sultra yang berada di luar negeri, terdeteksi melalui data pelintasan.
Penyidik juga mengusut dugaan aliran suap ke penyelenggara negara dalam perkara yang sama. Penelusuran aliran dana menjadi krusial untuk memetakan siapa saja pihak yang menikmati keuntungan dari operasi tambang tanpa izin tersebut.
Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi menandai perluasan sasaran hukum: dari individu pengelola menuju badan usaha yang menaungi kegiatan tambang. Bagi sektor nikel, langkah ini mempertegas bahwa izin bukan sekadar dokumen administratif, melainkan syarat mutlak yang menentukan sah atau tidaknya seluruh rantai produksi.