Pemkot Palembang Perketat Hibah APBD, Usulan Harus Masuk RKPD dan Lewat SIPD

Penulis: Nopriansyah Putra  •  Rabu, 11 November 2026 | 06:31:31 WIB
Wali Kota Palembang Ratu Dewa memimpin sosialisasi mekanisme kebijakan pemberian hibah yang bersumber dari APBD.

PALEMBANG — Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta seluruh perangkat daerah dan lembaga penerima hibah mematuhi mekanisme baru pemberian hibah yang bersumber dari APBD. Penegasan disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Mekanisme Kebijakan Pemberian Hibah yang menghadirkan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran sebagai narasumber.

Menurut Ratu Dewa, sosialisasi digelar untuk menyamakan persepsi semua pihak. Selama ini masih ditemukan perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan hibah di lingkungan pemerintah daerah.

Hibah Bukan Hak Otomatis Tiap Tahun

Ratu Dewa menegaskan pemberian hibah bukan hak yang otomatis diterima setiap tahun. Penganggarannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah kebutuhan belanja wajib dan prioritas pembangunan terpenuhi.

Kebutuhan itu mencakup pemenuhan Standar Pelayanan Minimal serta alokasi wajib untuk sektor pendidikan dan infrastruktur. Kondisi ruang fiskal Kota Palembang yang terbatas membuat setiap usulan hibah wajib melalui pertimbangan cermat.

"Setiap anggaran yang bersumber dari APBD merupakan uang rakyat sehingga penggunaannya harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Ratu Dewa.

Alur Usulan: Tertulis ke Wali Kota, Wajib Masuk RKPD

Seluruh usulan hibah harus disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota pada tahapan perencanaan, dengan tembusan kepada perangkat daerah terkait. Usulan itu harus tercantum lebih dulu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS hingga penganggaran dalam APBD.

Untuk perencanaan Tahun Anggaran 2028, proses pengusulan dimulai Desember 2026 melalui penyusunan rancangan awal Renja perangkat daerah. Forum perangkat daerah dijadwalkan paling lambat berlangsung akhir Februari 2027.

Ratu Dewa meminta setiap proposal hibah disusun lengkap, jelas, terukur, dan memiliki peruntukan spesifik sesuai kebutuhan nyata. Persyaratan administrasi dan legalitas penerima juga harus dipenuhi, termasuk bagi instansi vertikal maupun badan dan lembaga yang mengajukan bantuan.

Honorarium hingga Perjalanan Dinas Tidak Boleh Dibiayai Hibah

Hibah tidak diperuntukkan bagi belanja operasional seperti honorarium, perjalanan dinas, maupun alat tulis kantor. Pemberian hibah juga tidak bersifat rutin atau berkesinambungan.

Setiap penerima harus menyusun kegiatan yang dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran sesuai ketentuan. Perangkat daerah yang ditunjuk diminta mengevaluasi aspek legalitas, administrasi, serta kesesuaian usulan dengan sasaran pembangunan daerah secara objektif.

Proses evaluasi harus profesional, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak disertai janji pemberian hibah di luar mekanisme yang berlaku. Seluruh tahapan pencatatan wajib dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mulai pengajuan, evaluasi, penganggaran, hingga penyaluran.

Penyaluran Tunggu NPHD, Sisa Dana Wajib Kembali ke Kas Daerah

Penyaluran hibah hanya dapat dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Penerima hibah wajib menggunakan dana sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), menyampaikan laporan pertanggungjawaban, serta mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Daerah.

Pengelolaan hibah yang tertib menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Pemkot juga menindaklanjuti rekomendasi KPK dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ratu Dewa menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bersama Bapperida, BPKAD, dan Inspektorat, menyusun alur kerja yang jelas. Alur itu mencakup mekanisme penerimaan proposal, proses verifikasi, batas waktu pengusulan, hingga penyampaian hasil evaluasi kepada pihak pengusul.

Kemendagri Tekankan Keselarasan Aturan Pemberi dan Penerima Hibah

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menekankan pentingnya keselarasan aturan antara penerima dan pemberi hibah dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Fatoni, ada sejumlah ketentuan yang wajib dipedomani kedua belah pihak.

Bagi penerima hibah, proses dimulai dengan mengajukan proposal yang merinci secara jelas kebutuhan penggunaannya. Penggunaan dana nantinya harus sama dengan yang tercantum dalam proposal tersebut.

Melalui sosialisasi itu, Pemkot Palembang berharap seluruh lembaga penerima maupun calon penerima hibah memahami aturan secara menyeluruh. Pelaksanaan pemberian hibah diharapkan berjalan tertib, transparan, akuntabel, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan Kota Palembang.

Reporter: Nopriansyah Putra
Sumber: extranews.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top