PP 41/2026 Bebaskan PPh Final 0% Transaksi Danantara hingga 2029

Penulis: Hendra Mukhtar  •  Kamis, 19 November 2026 | 09:06:01 WIB
Presiden Prabowo Subianto meneken PP Nomor 41 Tahun 2026 yang mengatur PPh final 0% atas transaksi saham dan restrukturisasi yang melibatkan Danantara.

SUMATERA SELATAN — Pemerintah menetapkan PPh final 0% atas transaksi saham dan restrukturisasi yang melibatkan Danantara serta seluruh entitas BUMN, lewat PP Nomor 41 Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto. Fasilitas ini berlaku sampai 31 Desember 2029 dan mencakup pula keuntungan dari pembebasan utang BUMN yang dilikuidasi. Kebijakan ini menyasar penataan ulang struktur kepemilikan BUMN agar proses restrukturisasi tidak terbebani pajak.

Jakarta — Beleid yang diteken pada 19 Oktober 2026 itu mengatur perlakuan perpajakan bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), perusahaan induk investasi, perusahaan induk operasional, dan entitas yang berada di bawah kendalinya. Insentif berlaku sejak PP diundangkan, dengan batas akhir 31 Desember 2029.

Langkah tersebut menyusul berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2025, perubahan keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pemerintah menilai penataan struktur kepemilikan dan restrukturisasi BUMN serta anak usahanya menimbulkan konsekuensi pajak yang perlu diredam agar pengelolaan aset negara lebih optimal.

Apa Saja Fasilitas Pajaknya

Inti kebijakan ini adalah pengenaan PPh final 0% atas penghasilan dari pengalihan saham berbentuk hibah. Pihak yang mengalihkan maupun yang menerima hibah saham sama-sama mendapat perlakuan serupa, baik itu badan, holding investasi, holding operasional, maupun BUMN induk persero.

Entitas yang menjalani restrukturisasi juga boleh memakai nilai buku atas pengalihan atau perolehan harta. Nilai buku itu berlaku untuk sejumlah transaksi korporasi: penggabungan, peleburan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha; setoran modal nontunai; pembayaran dividen nontunai; tukar menukar harta; pembelian kembali atau penarikan saham nontunai; hingga pengalihan lini usaha dengan kas.

Untuk PPN dan PPnBM, penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang semula tidak diperjualbelikan antarentitas restrukturisasi tidak dipungut pajak. Pengecualian itu hanya berlaku pada transaksi korporasi tertentu, seperti dividen nontunai, pembelian kembali saham nontunai, tukar menukar harta, dan pengalihan harta dengan kas.

Ada pula perlakuan khusus soal kewajiban dokumen penentuan harga transfer (transfer pricing) bagi BUMN dan anak usahanya, yang berlaku sampai tahun pajak 2029. Badan, holding investasi, dan holding operasional yang memenuhi kriteria badan pemerintah berdasarkan kesepakatan internasional dikecualikan dari kewajiban melaporkan SPT PPh untuk pajak minimum global. Kewajiban itu beralih ke entitas konstituen yang dimiliki langsung oleh badan atau holding tersebut.

Lima Syarat untuk Pembebasan Utang

Pemerintah juga membebaskan PPh final atas keuntungan BUMN dan anak usaha BUMN dari pembebasan utang dalam restrukturisasi. Namun fasilitas ini tidak otomatis dinikmati semua BUMN berutang. Pasal 24 dan 25 PP 41/2026 memasang lima syarat utama yang harus dipenuhi.

Entitas yang utangnya dibebaskan wajib menyampaikan pemberitahuan ke Direktur Jenderal Pajak beserta dokumen pendukung, paling lama enam bulan setelah tanggal efektif pembebasan. Jika restrukturisasi berikutnya dilakukan sebelum enam bulan, pemberitahuan harus disampaikan sebelum tanggal efektif restrukturisasi lanjutan itu.

Dokumen yang diminta meliputi surat pernyataan kesesuaian subjek dan objek, akta RUPS pembubaran atau penetapan pengadilan soal likuidasi, dokumen persetujuan penghapustagihan, perjanjian utang piutang, serta dokumen pelunasan dari kreditur. Surat pernyataan ditandatangani Kepala Badan Pelaksana untuk restrukturisasi yang bertujuan meningkatkan kinerja atau menambah nilai, termasuk untuk anak usaha BUMN. Untuk tujuan penyehatan, tanda tangan ada di Kepala BP BUMN, sedangkan untuk tujuan penyelamatan dipegang Kepala BP BUMN selaku ketua komite penyelamatan.

Saat melapor, entitas yang membebaskan dan yang dibebaskan utangnya harus memenuhi syarat Surat Keterangan Fiskal dan melunasi utang pajak yang masih harus dibayar. Bila persyaratan, dokumen, atau tenggat pelaporan tidak dipenuhi, fasilitas PPh final 0% gugur dan transaksi dikenai PPh sesuai ketentuan umum. Hal serupa berlaku jika likuidasi dibatalkan.

Siapa yang Mengawasi

Menteri Keuangan bersama Kepala BP BUMN diwajibkan mengevaluasi pemberian fasilitas paling lama dua tahun sejak PP berlaku. Evaluasi itu menjadi dasar apakah insentif tetap dilanjutkan hingga batas waktu 2029 atau disesuaikan di tengah jalan.

Bagi pelaku pasar, PP 41/2026 memberi kepastian biaya pajak dalam setiap aksi korporasi yang melibatkan Danantara dan entitas BUMN. Kepastian itu penting karena restrukturisasi besar biasanya melibatkan peralihan aset dan saham dalam nilai ratusan triliun rupiah, dan beban pajak atas transaksi semacam itu bisa menggagalkan rencana penataan yang sudah disusun.

Reporter: Hendra Mukhtar
Sumber: digivestasi.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top