Pencarian

Kapolda Sumsel dan Kanwil Kemenkum Sepakati 7 Poin Sinergi Pelayanan Hukum, dari PPNS hingga Bantuan Hukum Gratis

Rabu, 11 November 2026 • 09:01:31 WIB
Kapolda Sumsel dan Kanwil Kemenkum Sepakati 7 Poin Sinergi Pelayanan Hukum, dari PPNS hingga Bantuan Hukum Gratis
Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Samtana menerima rombongan Kanwil Kemenkum Sumsel di Gedung Presisi Mapolda Sumsel.

PALEMBANG — Rombongan Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan diterima Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Samtana di Ruang Delegasi Lantai II Gedung Presisi Mapolda Sumsel. Kapolda didampingi Irwasda Kombes Pol. Iwan Sonjaya bersama sejumlah Pejabat Utama Polda Sumsel.

Agenda pertemuan menyasar penyelarasan tugas dan fungsi kedua instansi di bidang pelayanan hukum, penegakan hukum, serta pembinaan hukum masyarakat. Penyelarasan itu dilakukan pascapenataan kementerian dan lembaga bidang hukum.

Penguatan Administrasi Hukum Umum dan Pengawasan PPNS

Pembahasan pertama menyentuh penguatan administrasi hukum umum (AHU) di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumsel. Kedua pihak juga menegaskan koordinasi pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) melalui Korwas PPNS Polda Sumsel.

Pada ranah kenotariatan, Polda Sumsel dan Kanwil Kemenkum sepakat memperkuat koordinasi penanganan perkara melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN). Pertukaran data legalitas korporasi turut masuk daftar pembahasan.

Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia hingga HAKI

Kedua instansi membahas mekanisme pengamanan eksekusi jaminan fidusia agar berjalan sesuai aturan. Perhatian juga diarahkan ke penguatan kerja sama bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Fokus HAKI mencakup pencegahan dan penindakan tindak pidana pelanggaran hak cipta, merek, dan paten. Kolaborasi di sektor ini dinilai penting menyusul meningkatnya kasus pelanggaran kekayaan intelektual di ranah digital.

Penyuluh Hukum dan Bhabinkamtibmas Bina Desa Sadar Hukum

Polda Sumsel dan Kanwil Kemenkum Sumsel mendorong sinergi penyuluh hukum bersama Bhabinkamtibmas. Program itu diarahkan pada pembinaan desa sadar hukum di sejumlah wilayah Sumsel.

Materi edukasi yang disiapkan mencakup pencegahan narkoba, judi online, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Penyuluh hukum dan Bhabinkamtibmas akan bergerak bersama di tingkat desa dan kelurahan.

Bantuan Hukum Gratis bagi Warga Kurang Mampu

Poin terakhir yang dibahas adalah koordinasi pendampingan hukum cuma-cuma atau pro bono bagi masyarakat kurang mampu. Pendampingan itu menyasar tahap penyidikan di Polda Sumsel.

Skema bantuan hukum gratis membutuhkan kerja sama lintas instansi agar warga yang berhak mendapat pendampingan bisa mengaksesnya tanpa hambatan administratif. Kanwil Kemenkum Sumsel berperan pada sisi penyediaan dan verifikasi penerima bantuan.

Seluruh hasil pembahasan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis antara unit kerja Polda Sumsel dan jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel. Kedua instansi menargetkan kesepakatan itu mempercepat pelayanan hukum kepada warga Sumatera Selatan.

Follow halopalembang.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: palpres.disway.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks