PALEMBANG — Pemerintah pusat memperkuat keterlibatan sektor swasta dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera Selatan. Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat menegaskan bahwa tanggung jawab korporasi kini tidak lagi terbatas pada batas koordinat izin usaha mereka saja.
Instruksi ini mewajibkan perusahaan yang beroperasi di daerah rawan untuk aktif memantau titik api di wilayah sekitar yang berpotensi terbakar. Langkah antisipasi ini dilakukan lebih awal guna menghadapi potensi musim kemarau panjang akibat fenomena iklim global pada 2026 mendatang.
Kawasan gambut di Sumatera Selatan menjadi prioritas utama karena sifatnya yang sangat rentan terbakar dan sulit dipadamkan saat musim kering. Pemerintah mendorong pembangunan embung serta pengelolaan tata air yang ketat untuk memastikan lahan tetap dalam kondisi basah.
“Gambut itu tidak bisa dipadamkan secara biasa, harus dijaga tetap basah. Karena itu, keberadaan embung dan pengelolaan air menjadi sangat penting,” ujar Jumhur Hidayat saat diwawancarai di Palembang, Rabu.
Selain infrastruktur air, sistem pemantauan kualitas udara akan terus diperkuat melalui stasiun tetap maupun perangkat bergerak. Jika terdeteksi penurunan kualitas udara secara signifikan, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah akan segera diaktifkan untuk langkah darurat.
Kementerian LH juga memperketat pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan oleh perusahaan. Pemerintah memastikan tidak ada ruang toleransi bagi korporasi yang terbukti menggunakan api untuk kepentingan ekspansi bisnis atau efisiensi biaya operasional.
“Kalau terbukti membakar untuk bisnis, itu tidak bisa ditoleransi. Konsekuensi hukumnya berat,” tegas Menteri LH.
Sebagai bagian dari pengawasan melekat, pemerintah kini mewajibkan perusahaan melakukan audit lingkungan secara mandiri. Proses ini bertujuan memetakan titik risiko bencana di setiap wilayah kerja sehingga langkah pencegahan bisa dilakukan secara presisi sebelum api muncul.
Menurut Jumhur, kesiapan yang dimulai sejak dini merupakan kunci utama dalam menekan angka karhutla di Sumatera Selatan. “Kalau kita sudah bersiap dari sekarang, insyaallah risiko bisa ditekan,” pungkasnya.