PALEMBANG — Momentum hari jadi ke-80 Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya diisi dengan seremoni. Rapat Paripurna Istimewa DPRD yang digelar Senin (18/5/2026) justru menjadi panggung pemaparan data pembangunan dan penguatan sinergi antara legislatif dan eksekutif.
Hadir dalam sidang tersebut Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Wakil Gubernur Cik Ujang, jajaran Forkopimda, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie memimpin langsung jalannya rapat didampingi tiga wakil ketua, yakni Raden Gempita, Nopianto, dan Ilyas Panji Alam.
Salah satu data yang menonjol dalam paparan Gubernur Herman Deru adalah capaian penurunan kemiskinan. Per September 2025, angka kemiskinan Sumsel tercatat 9,85 persen, sementara kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga 0,76 persen.
"Capaian tersebut lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 0,85 persen," jelas Herman Deru di hadapan para anggota dewan.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Sumsel pada 2025 mencapai 5,35 persen, menjadi yang tertinggi kedua di Pulau Sumatera. Tren positif itu berlanjut pada triwulan I 2026 dengan pertumbuhan 0,75 persen.
Ketua DPRD Andie Dinialdie dalam sambutannya mengapresiasi deretan penghargaan yang diraih Pemprov Sumsel sepanjang 2025 hingga 2026. Di antaranya, penghargaan Penurunan Prevalensi Stunting Terbaik II Nasional Tahun 2025 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Berkinerja Terbaik di Kawasan Sumatera.
Sumsel juga menerima Anugerah Innovative Government Award 2025 sebagai provinsi terinovatif tingkat nasional. Tidak hanya itu, Presiden RI memberikan Satyalancana Wirakarya atas kontribusi Sumsel dalam mendukung swasembada pangan nasional.
"Prestasi ini tentu menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan dan merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur," ujar Andie.
Dalam rapat tersebut, Andie juga memaparkan sejarah terbentuknya Provinsi Sumsel yang berawal dari pembagian wilayah Provinsi Sumatera pada 15 Mei 1946 menjadi tiga provinsi besar. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Sumsel melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007.
Di usianya yang ke-80, Andie menekankan pentingnya hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, kedudukan sejajar antara DPRD dan kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan harus dijaga demi kemajuan daerah.
"Kita patut memberikan penghargaan kepada para tokoh dan seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi. Pengabdian mereka menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berbuat lebih baik," pungkasnya.