MUARA ENIM — Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Muara Enim angkat bicara di tengah hiruk-pikuk politik pasca-operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati nonaktif, H. Edison. Ketua PDPM, Endang Saputra, mendesak warga untuk tidak terjebak pada informasi yang belum terverifikasi dan tetap mengedepankan sikap bijak.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat Muara Enim tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses hukum harus dihormati, sementara pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan,” ujar Endang kepada awak media, Senin (29/6/2026).
Menurut Endang, peristiwa OTT ini harus dijadikan momentum evaluasi serius terhadap tata kelola pemerintahan di Bumi Serasan Sekundang. Namun, evaluasi tersebut jangan sampai disusupi narasi provokatif yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Mari kita jadikan peristiwa yang terjadi ini sebagai momentum evaluasi tata kelola pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan komitmen Muhammadiyah yang selama ini mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi maupun politik transaksional,” tegasnya.
Endang menegaskan, organisasinya konsisten mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari demokrasi, tetapi harus disampaikan dengan etika dan fakta, bukan sekadar informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Kita juga mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah harus kita junjung sebelum putusan hukum berkekuatan tetap. Oleh karenanya, masyarakat perlu berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar tidak ikut menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya,” imbuhnya.
PDPM Muara Enim secara khusus meminta pemerintah daerah memastikan pelayanan publik tidak terganggu selama proses hukum berlangsung. Organisasi kepemudaan ini mendorong perbaikan tata kelola melalui peningkatan transparansi, pengawasan program strategis, dan penguatan integritas aparatur.
“Kami siap mengawal jalannya pemerintahan melalui pengawasan yang konstruktif. Pemerintahan ke depan harus dibangun di atas integritas, profesionalisme, dan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu,” ujar Endang.
Endang juga mengajak generasi muda Muara Enim untuk tidak menyebarkan ujaran kebencian, provokasi, atau informasi palsu di media sosial. Ia menekankan bahwa platform digital harus menjadi ruang edukasi dan persatuan, bukan alat memperkeruh suasana.
“Media sosial harus menjadi ruang edukasi dan persatuan, bukan sarana memperkeruh suasana. Mari kita bersama-sama menjaga kondusivitas Bumi Serasan Sekundang agar roda pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan tetap berjalan demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Di akhir pernyataannya, Endang berharap seluruh elemen masyarakat dapat mengawal pemerintahan secara kritis dan objektif. Stabilitas daerah, menurutnya, merupakan modal penting agar pembangunan dan pelayanan publik bisa terus berlangsung di tengah dinamika politik yang terjadi.