Desakan itu disampaikan Arief usai mengikuti forum urun rembuk di SMA NU Palembang, Selasa (14/7/2026). Forum tersebut menghadirkan tokoh agama, budayawan, akademisi, dan zuriat tokoh bersejarah yang membahas upaya mengembalikan identitas historis Pulau Kemaro.
Menurut Arief, seluruh poin yang telah disepakati dalam forum harus dicatat secara sistematis. Dokumen itu nantinya dilampirkan dalam surat permohonan audiensi kepada DPRD Kota Palembang dan Wali Kota Palembang.
"Agar diskusi hari ini dapat menjadi langkah konkret, poin-poin tuntutan yang telah disepakati perlu dicatat dan dilampirkan dalam surat permohonan audiensi kepada DPRD Kota Palembang dan Wali Kota Palembang. Tujuannya, agar segera dilaksanakan rapat dengar pendapat," ujar Arief.
Ia menilai audiensi menjadi pintu masuk untuk membuka ruang dialog antara masyarakat dan pemangku kepentingan. Melalui rapat dengar pendapat, berbagai rekomendasi yang lahir dari forum bisa dibahas secara komprehensif.
Arief menegaskan bahwa Pulau Kemaro bukan hanya objek wisata. Pulau di tengah Sungai Musi itu merupakan bagian dari identitas sejarah dan budaya Kota Palembang yang harus dijaga keberadaannya.
"Harapan kami, seluruh aspirasi yang telah dirumuskan dalam forum ini dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan resmi bersama pemerintah dan DPRD. Dengan demikian, upaya pelestarian sejarah Pulau Kemaro dapat dilakukan secara terarah, kolaboratif, dan menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas," pungkasnya.
Menurut Arief, pelestarian Pulau Kemaro tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, akademisi, budayawan, zuriat tokoh bersejarah, serta pengelola kawasan.
Forum urun rembuk ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya kebijakan yang berpihak pada pelestarian nilai-nilai sejarah, budaya, dan keagamaan di Pulau Kemaro. Dengan begitu, warisan sejarah tersebut tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.