PALEMBANG — Rapat koordinasi penanganan transportasi yang digelar Pemkot Palembang pada Rabu (15/7) lalu menghasilkan sebutir kesepakatan awal: persoalan angkutan umum di kota ini tak bisa lagi diselesaikan secara sektoral. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, menegaskan bahwa sistem yang ada saat ini perlu dibenahi agar lebih tertata.
"Sistem transportasi umum yang ada di Kota Palembang ini perlu dibenahi agar lebih tertata," kata Isnaini di Palembang, Kamis.
Dalam forum tersebut, Pemkot tidak hanya mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Pemerhati transportasi umum, akademisi, penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sumsel, hingga pengamat perkotaan turut dihadirkan untuk menghimpun masukan dan rekomendasi secara kolaboratif.
Pembahasan difokuskan pada beberapa titik krusial. Pertama, pengembangan layanan feeder yang terintegrasi dengan LRT. Kedua, peningkatan pelayanan angkutan umum konvensional. Ketiga, skema subsidi transportasi yang dinilai bisa mendorong warga beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan publik.
Menurut Isnaini, integrasi antarmoda transportasi menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan Kota Palembang. Selama ini, kepadatan kerap terjadi di titik-titik yang tidak terlayani angkutan umum memadai.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Heriyanto, menyampaikan apresiasi atas gagasan konstruktif yang muncul dalam rapat koordinasi tersebut. Ia berharap hasil pembahasan bisa menjadi landasan dalam menyusun kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
"Kami optimistis dapat menghadirkan sistem transportasi umum yang lebih terintegrasi, efisien, mudah diakses, serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pengguna jasa transportasi di Kota Palembang," ujar Heriyanto.
Pemkot Palembang menilai, tanpa keterlibatan seluruh elemen, persoalan transportasi di kota berpenduduk lebih dari 1,7 juta jiwa ini akan sulit terurai. Langkah selanjutnya, hasil rekomendasi dari forum tersebut akan diolah menjadi kebijakan teknis yang diharapkan bisa segera diimplementasikan.