PALEMBANG — Sistem marga dan buay yang dianggap telah luntur sejak era Orde Baru ternyata masih meninggalkan jejak kuat dalam relasi sosial masyarakat Sumatera Selatan. Universitas Terbuka kini mencoba memetakan bagaimana jejak tersebut dimanfaatkan aktor politik untuk membangun legitimasi dan meraih dukungan dalam pemilihan umum maupun pilkada.
Penelitian berjudul "Dari Adat ke Agenda Politik: Peran Kebudayaan Lokal dalam Pembentukan Identitas Politik di Sumatera Selatan" ini diketuai langsung oleh Dekan FHISIP Universitas Terbuka, Dr. Meita Istianda, S.IP., M.Si. FGD yang digelar di Hotel Aryaduta Palembang menjadi salah satu rangkaian penting untuk menggali data dari para pemangku kepentingan.
Menurut Meita, struktur sosial yang dipengaruhi sistem marga tidak sepenuhnya hilang meski pemerintahan formalnya telah diubah. Nilai, simbol, hubungan kekerabatan, dan jaringan sosial dari tradisi itu masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat.
"Penelitian ini juga melihat bagaimana adat dapat berubah menjadi modal politik. Nilai dan simbol budaya yang awalnya berfungsi sebagai identitas sosial dapat dimanfaatkan dalam strategi politik, misalnya melalui pendekatan kepada tokoh adat, penggunaan simbol budaya, maupun penguatan hubungan kekerabatan," katanya.
Tim peneliti memfokuskan diskusi pada lima persoalan utama. Pertama, fungsi nilai dan praktik adat dalam kehidupan sosial politik. Kedua, cara aktor politik memobilisasi identitas adat untuk membentuk preferensi masyarakat.
Ketiga, relasi antara struktur genealogis seperti marga dan buay dengan pilihan politik. Keempat, proses transformasi adat menjadi modal dalam kontestasi elektoral. Kelima, dampak penggunaan identitas adat terhadap integrasi sosial dan kualitas demokrasi lokal.
Meita mengingatkan bahwa penggunaan identitas adat dalam politik memiliki sisi rentan. Jika dieksploitasi secara eksklusif, hal ini berpotensi memperkuat sekat-sekat sosial dan memicu polarisasi di tengah masyarakat.
"Karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat adat sebagai instrumen politik, tetapi juga mengkaji dampaknya terhadap integrasi sosial dan kualitas demokrasi di tingkat lokal," tegasnya.
Penelitian melibatkan informan dari sejumlah kabupaten yang masih memiliki struktur adat kuat, yakni Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Lahat, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Empat Lawang. Selain tokoh adat, tim juga menggali pandangan akademisi, pengamat politik, perwakilan instansi, dan masyarakat sipil.
Diskusi juga menyoroti apakah pemanfaatan identitas adat hanya terjadi saat kontestasi politik berlangsung, atau berlanjut dalam bentuk program pembangunan setelah pemilu selesai. Hasil kajian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pelestarian adat serta penguatan tata kelola politik lokal.