PALEMBANG — Tiga lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang masuk kawasan hutan produksi dan lima lokasi di hutan lindung menjadi pekerjaan rumah terbesar percepatan elektrifikasi desa di Sumatera Selatan. Kelima lokasi hutan lindung tersebut tersebar di satu desa Kabupaten OKI dan empat desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS).
Persoalan ini mengemuka dalam rapat koordinasi hybrid yang digelar di Ruang Rapat Balaputeradewa PLN UID S2JB, Rabu (19/8/2026). Pertemuan itu dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni secara daring, Gubernur Sumsel Herman Deru, serta jajaran kepala dinas dan General Manager PLN UID S2JB Diksi Erfani Umar.
Selain delapan desa yang bermasalah dengan perizinan kawasan hutan, PLN mencatat 12 lokasi lainnya menghadapi kendala geografis. Hambatan utama berupa akses jalan yang sulit dijangkau serta kondisi tanaman tumbuh yang menghalangi jalur distribusi listrik.
Dari total 118 lokasi program Lisdes tahun ini, sebanyak 98 lokasi dipastikan bisa langsung dieksekusi. Sisanya masih menunggu penyelesaian aspek pendukung agar pembangunan fisik bisa segera dimulai.
Raja Juli Antoni menegaskan pihaknya bakal memproses cepat syarat administrasi yang dibutuhkan PLN dan pemda. Menurutnya, kebutuhan dasar masyarakat akan akses listrik tidak boleh terhambat oleh birokrasi, selama ketentuan pengelolaan kawasan hutan tetap dipatuhi.
"Pembangunan listrik desa membutuhkan kerja bersama. Kami di Kementerian Kehutanan akan mendukung prosesnya, untuk syarat-syarat yang diperlukan agar dapat diproses dengan segera, sehingga kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses listrik dapat segera dipenuhi," ujar Raja Juli dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.
Gubernur Herman Deru merespons arahan tersebut dengan instruksi konkret kepada pemerintah kabupaten. Fokus utama adalah menuntaskan dokumen pakta integritas dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang menjadi kewenangan daerah.
"Pemprov Sumsel bersama pemerintah kabupaten siap mengawal dan menuntaskan hal-hal yang menjadi kewenangan daerah. Prinsipnya, kita ingin masyarakat di desa-desa yang belum mendapatkan listrik bisa segera menikmati layanan listrik," kata Herman Deru.
Diksi Erfani Umar menambahkan, koordinasi lintas sektor ini menjadi kunci agar proyek yang sudah masuk rencana kerja tidak mandek di tahap administrasi. PLN berkomitmen menindaklanjuti hasil rapat dengan percepatan di lapangan.
"Tujuan akhirnya adalah menghadirkan listrik bagi masyarakat. Karena itu, setiap hambatan harus kita identifikasi bersama dan dicarikan solusi secara terkoordinasi," tegas Diksi.
Dalam kesempatan yang sama, turut dibahas rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 14 lokasi. Sebanyak lima lokasi di antaranya telah mengantongi surat hibah lahan, sehingga diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti karena syarat dokumennya sudah lengkap.