Cipayung Plus Sumsel Menginap di Kantor Gubernur Desak Pemprov Tangani Karhutla, Ini 10 Tuntutan yang Disampaikan

PALEMBANG — Cipayung Plus Sumatera Selatan mengambil langkah di luar kebiasaan dengan memilih menginap di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Jumat (21/8). Aksi ini bukan sekadar penyampaian aspirasi, melainkan bentuk konsistensi untuk mengawal penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai belum serius ditangani.

Koordinator aksi menyebutkan bahwa asap yang dihasilkan dari karhutla bukan sekadar kabut biasa. "Asap bukan sekadar kabut. Ini adalah ancaman nyata bagi kesehatan, masa depan, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Pemerintah tidak boleh hanya hadir ketika api sudah membesar, tetapi harus hadir sejak pencegahan, penanganan, sampai pemulihan pascakebakaran," tegasnya di lokasi aksi.

Penyebab Aksi Berlanjut hingga Menginap

Keputusan untuk menginap diambil setelah aspirasi yang disampaikan dinilai hanya dijawab dengan pernyataan normatif. Cipayung Plus Sumsel menegaskan masyarakat tidak membutuhkan sekadar klaim bahwa pemerintah "sudah bekerja", melainkan tindakan nyata yang bisa diukur.

"Kami tidak datang untuk sekadar membuat keramaian. Kami datang untuk mengingatkan bahwa ada masyarakat yang menghirup asap, ada anak-anak yang aktivitasnya terganggu, ada lingkungan yang rusak, dan ada masa depan yang dipertaruhkan. Kalau pemerintah serius, buktikan dengan tindakan, bukan sekadar janji," ujar perwakilan mahasiswa tersebut.

10 Tuntutan Cipayung Plus Sumsel ke Pemprov

Dalam aksinya, Cipayung Plus Sumatera Selatan menyampaikan 10 poin tuntutan yang mencakup pencegahan hingga penegakan hukum. Berikut rinciannya:

• Menetapkan penanganan karhutla sebagai prioritas darurat dan memastikan respons cepat di seluruh wilayah terdampak.
• Penguatan pencegahan dan mitigasi sejak dini, khususnya di wilayah rawan gambut yang berulang kali terbakar.
• Penambahan dan pemerataan sarana-prasarana pemadaman, termasuk personel, kendaraan pemadam, sumber air, embung, serta dukungan operasi udara.
• Membuka informasi publik mengenai titik api, luas lahan terbakar, kualitas udara, serta perkembangan penanganan secara berkala dan transparan.
• Penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap setiap pelaku pembakaran, baik individu maupun korporasi, tanpa pandang bulu.
• Audit dan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah rawan karhutla, termasuk kesiapan sarana pengendalian kebakaran di area konsesi.
• Perlindungan masyarakat dari dampak asap, termasuk penyediaan masker, layanan kesehatan, informasi kualitas udara, serta langkah perlindungan bagi sekolah dan kelompok rentan.
• Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanganan karhutla Sumsel 2026 agar sistem pencegahan diperkuat, bukan sekadar pemadaman saat api meluas.
• Pemulihan lahan dan ekosistem pascakebakaran, terutama wilayah gambut, agar tidak terus menjadi titik rawan kebakaran berulang.
• Pertanggungjawaban pemerintah dan korporasi terhadap kerugian ekologis, sosial, kesehatan, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh karhutla.

Karhutla Dinilai Bukan Sekadar Persoalan Asap dan Api

Cipayung Plus Sumsel menilai persoalan karhutla merupakan ancaman nyata terhadap berbagai sektor kehidupan. Mulai dari kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, aktivitas pendidikan, hingga perekonomian warga Sumatera Selatan.

Organisasi mahasiswa ini juga meminta Pemprov Sumatera Selatan membuka ruang dialog dan memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah konkret yang telah dan akan dilakukan. Mereka berjanji akan terus mengawal, memantau, dan mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait penanganan karhutla di Sumatera Selatan.

Aksi yang diwarnai spanduk bertuliskan "Hutan Terbakar, Rakyat Tersesak, Pemerintah Harus Bertindak!" ini menjadi simbol bahwa persoalan karhutla harus mendapat perhatian serius, bukan sekadar janji di atas kertas.