PALEMBANG — Langkah darurat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan langsung dipimpin dari tingkat tertinggi pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto memilih Palembang sebagai lokasi Ratas, menandakan tingginya perhatian pusat terhadap potensi bencana asap yang kerap melanda provinsi ini setiap musim kemarau.
Rapat yang digelar di VIP Room Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II itu berlangsung Senin (24/8/2026) mulai pukul 14.00 WIB. Kehadiran langsung kepala negara di daerah sinyal bahwa koordinasi penanganan karhutla tidak bisa lagi hanya dilakukan dari Jakarta.
Dari unsur pemerintah pusat, hadir Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Kepala BIN Muhammad Herindra. Kehadiran mereka mempertegas bahwa isu karhutla menyangkut lintas kementerian, dari pemerintahan dalam negeri hingga intelijen negara.
Di sisi keamanan, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo hadir mendampingi presiden. Keduanya datang bersama KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Sandi Nugroho, serta Pangdam II/Sriwijaya Ujang Darwis.
Pemerintah daerah tidak ketinggalan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Kalaksa BPBD Sumsel M. Iqbal Alisyahbana, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, serta jajaran Forkopimda turut duduk dalam rapat. Konsentrasi seluruh elemen ini menunjukkan penanganan karhutla butuh gerak cepat yang terkoordinasi dari hulu ke hilir.
Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, menegaskan institusinya siap menindaklanjuti seluruh arahan presiden. “Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penguatan sinergi lintas sektor dalam penanganan Karhutla. Setiap arahan dan kebijakan yang disampaikan dalam rapat ini akan menjadi acuan penting untuk penguatan langkah operasional di lapangan,” ujarnya.
Di lapangan, Polda Sumsel telah menyiapkan sejumlah langkah konkret. Upaya itu mencakup pencegahan, mitigasi, patroli terpadu, pemantauan titik api (hotspot), hingga sosialisasi ke wilayah rawan kebakaran.
Nandang menambahkan, upaya mitigasi dan deteksi dini membutuhkan peran aktif seluruh pihak—mulai dari aparat keamanan, pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat setempat. “Agar potensi kebakaran dapat diredam sedini mungkin demi kelestarian lingkungan dan stabilitas Kamtibmas di Sumatera Selatan,” katanya.
Ratas di Palembang ini menjadi sinyal kuat bahwa musim kemarau tahun ini diantisipasi lebih serius. Dengan komando langsung dari presiden dan dukungan penuh TNI-Polri, Sumatera Selatan diharapkan tidak lagi mengalami bencana asap berkepanjangan seperti tahun-tahun sebelumnya.