SUMATERA SELATAN — Kasus dugaan keracunan yang melanda Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, Sidoarjo, pada Selasa (1/9) disebut bukan lagi sekadar kejadian isolatif. Data yang dihimpun Komisi IX DPR menunjukkan puluhan korban harus menjalani perawatan intensif di delapan rumah sakit berbeda dengan beberapa di antaranya menunjukkan gejala berat.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menyatakan keprihatinan mendalam. Ia menegaskan bahwa keselamatan penerima manfaat harus berada di atas segalanya dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut.
"Kalau benar 293 santri harus mendapatkan perawatan dan ada yang mengalami gejala berat, ini bukan persoalan kecil. Keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama," ujar Nurhadi saat dihubungi, Rabu (2/9).
Politikus tersebut menyoroti fakta bahwa kasus serupa terus berulang di sejumlah daerah. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa akar masalahnya bukan pada satu titik dapur produksi, melainkan pada kelemahan sistemik dalam rantai pengelolaan makanan MBG secara nasional.
Menurut Nurhadi, pendekatan penanganan yang selama ini reaktif—baru bertindak setelah korban berjatuhan—harus segera ditinggalkan. Ia mendorong BGN mengubah paradigma menjadi sistem pencegahan ketat sejak bahan baku masuk hingga makanan sampai ke tangan penerima.
Hasil evaluasi di berbagai daerah, termasuk Papua, menemukan persoalan keamanan pangan yang hampir seragam. Nurhadi memetakan setidaknya enam mata rantai yang menjadi titik rawan kontaminasi dan penurunan kualitas makanan.
"Dari berbagai evaluasi sebelumnya, persoalan keamanan pangan MBG mencakup higiene dan sanitasi dapur, kualitas bahan baku, proses memasak, pengendalian suhu, penyimpanan, hingga waktu antara makanan dimasak dan dikonsumsi," paparnya saat dihubungi wartawan, Kamis (3/9).
Kelemahan di sektor distribusi juga menjadi catatan penting. Jarak tempuh dari dapur produksi ke lokasi konsumsi yang jauh tanpa pengendalian suhu memadai berpotensi memicu pertumbuhan bakteri patogen penyebab keracunan.
Nurhadi mendesak BGN melakukan audit nasional terhadap seluruh SPPG sebagai langkah pencegahan, bukan sekadar respons atas kasus yang sudah terjadi. Ia menegaskan bahwa audit menyeluruh diperlukan untuk memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten di semua titik layanan.
"Kita semua mendukung program MBG karena tujuannya sangat baik. Tetapi jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan gizi justru menimbulkan persoalan kesehatan karena aspek keamanan pangannya tidak dijaga," tegas Nurhadi.
Ia menambahkan, pemeriksaan laboratorium terhadap penyebab pasti kasus Sidoarjo tetap harus ditunggu. Namun, evaluasi sistemik tidak boleh berhenti pada satu kasus. Prinsipnya, kata dia, makanan bergizi harus sekaligus aman dikonsumsi—keduanya adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan.
"Jangan sampai masyarakat harus memilih antara mendapatkan gizi atau mendapatkan keamanan pangan. Keduanya adalah satu paket," ujarnya menegaskan.
Nurhadi berharap kasus Sidoarjo menjadi momentum evaluasi menyeluruh agar BGN menerapkan standar keamanan pangan yang ketat dan seragam di seluruh Indonesia, sehingga program MBG tidak lagi dihantui insiden serupa di masa mendatang.