SUMATERA SELATAN — Kepala BGN Sudaryono menyebut mayoritas sekolah yang dicoret adalah sekolah swasta bertaraf internasional. Selain itu, ada sekolah yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang dinilai sudah mandiri secara finansial.
Sudaryono menjelaskan alasan di balik pencoretan tersebut. Menurutnya, sekolah-sekolah itu tidak lagi bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS.
"Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS," kata Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).
Dengan kata lain, prioritas MBG diarahkan ke sekolah yang benar-benar membutuhkan dukungan gizi, bukan yang sudah punya kemampuan finansial sendiri.
Pemutakhiran data dilakukan BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Pendataan mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Cakupannya meliputi sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, hingga satuan pendidikan keagamaan lainnya. Dari jumlah itu, lebih dari 340.000 satuan pendidikan sudah mendapatkan layanan MBG.
"Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG," ujar Sudaryono.
Artinya, masih ada sekitar 240.000 sekolah yang menunggu giliran. Angka ini jadi gambaran besar pekerjaan rumah BGN untuk memperluas jangkauan program.
Menurut Sudaryono, pemutakhiran dilakukan agar perluasan MBG berjalan terukur. BGN juga ingin memastikan layanan diberikan dengan mempertimbangkan prioritas dan kondisi tiap wilayah.
Langkah ini sekaligus memastikan penyaluran MBG tepat sasaran. Sekolah yang sudah mampu tidak perlu masuk daftar, sehingga kuota bisa dialihkan ke yang lebih membutuhkan.
BGN mengaku menerima banyak surat permohonan dari sekolah yang belum mendapatkan layanan MBG. Permohonan itu akan ditindaklanjuti, tetapi tidak otomatis langsung dipenuhi.
"Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai," kata Sudaryono.
BGN akan melakukan investigasi dan pemetaan lebih dulu sebelum sebuah sekolah masuk daftar penerima. Proses ini jadi bagian dari tahapan perluasan program secara bertahap.
Bagi ibu dan ayah yang anaknya bersekolah di lembaga swasta mandiri, nama sekolah kemungkinan tidak lagi muncul di daftar penerima MBG. Ini bukan berarti programnya dihentikan, melainkan sasaran penerima yang disesuaikan.
Jika sekolah anak Anda belum menerima MBG dan merasa berhak, pihak sekolah bisa mengajukan permohonan resmi ke BGN. Namun perlu diingat, persetujuan bergantung pada hasil investigasi dan pemetaan yang dilakukan BGN.
Pemutakhiran data ini menegaskan arah program MBG: menyasar sekolah yang paling membutuhkan dukungan gizi. Dengan lebih dari 340.000 sekolah sudah terlayani, perluasan ke sekitar 240.000 sekolah lain akan berjalan bertahap sesuai prioritas dan kondisi wilayah masing-masing.