MUBA — Rapat koordinasi pengawasan peningkatan integritas tata kelola sistem pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 digelar bersama Tim KPK RI. Satgas Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah II Untung Wicaksono hadir sebagai Ketua Satuan Tugas bersama timnya.
Agenda rakor menyasar pemantauan, evaluasi, dan pendalaman tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ). Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay hadir bersama para wakil ketua dan seluruh ketua fraksi. Sekda Muba Syafaruddin, Asisten I Ardiansyah, serta jajaran kepala perangkat daerah turut mengikuti paparan tim KPK.
Bupati Toha menyebut pendampingan KPK sebagai bagian penting proses perbaikan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, rakor tersebut menjadi momentum membenahi sistem perencanaan dan penganggaran agar transparan serta akuntabel.
Upaya itu, lanjut Toha, membutuhkan sinergi seluruh jajaran legislatif dan eksekutif. Ia meminta setiap rekomendasi dan saran dari KPK dicatat lalu ditindaklanjuti, termasuk pemenuhan indikator yang masih perlu diperbaiki.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim KPK yang terus mendampingi dan memberikan arahan. Pendampingan ini sangat berarti bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan menuju Muba yang lebih baik," kata Toha.
"Saya perintahkan seluruh jajaran perangkat daerah mengikuti paparan dan diskusi sampai selesai, mencatat setiap rekomendasi dan saran dari KPK, kemudian segera ditindaklanjuti secara nyata, termasuk pemenuhan indikator yang masih perlu diperbaiki," imbuhnya.
Kasatgas Untung Wicaksono menegaskan kegiatan itu bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Sesuai arahan Presiden, pemberantasan korupsi mengedepankan pendidikan dan pencegahan, dengan penindakan sebagai langkah terakhir.
Ia berharap program yang direncanakan Muba mendukung indikator kinerja Bupati dan Wakil Bupati. Program tersebut juga diharapkan selaras dengan visi misi serta kemampuan keuangan daerah.
"Kami mengapresiasi Bupati Muba beserta jajaran Pemkab Muba yang berkomitmen memperbaiki tata kelola sistem pemerintahan agar menjadi lebih baik ke depan," kata Untung.
Rakor dilanjutkan dengan paparan Tim KPK, diskusi, serta penyampaian saran dan rekomendasi. Rekomendasi tersebut menjadi bahan perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Muba.
Pemkab Muba kini menindaklanjuti setiap catatan dari KPK, khususnya pada indikator yang dinilai masih perlu pembenahan. Sinergi eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran berjalan sesuai target.