SUMATERA SELATAN — Canal+ Group mengancam menarik diri dari komitmen investasi senilai €1 miliar atau sekitar US$1,1 miliar untuk industri film Prancis jika pemerintah jadi menaikkan PPN layanan berlangganan. Rencana kenaikan dari 10% ke 20% itu membuat Canal+ berpotensi menanggung biaya tambahan sekitar €200 juta per tahun. Chairman Maxime Saada menyebut kontrak dengan organisasi film Prancis otomatis batal jika tarif PPN standar diterapkan.
Pemerintah Prancis tengah mendorong reformasi pajak melalui rancangan undang-undang keuangan yang bertujuan menekan utang negara. Dalam draft tersebut, negara menargetkan penghematan dan tambahan pendapatan hingga €43 miliar pada 2027. Salah satu poin yang paling menuai reaksi dari industri kreatif adalah penghapusan tarif PPN khusus 10% untuk layanan berbasis langganan.
Canal+ menjadi pihak yang paling terdampak karena posisinya sebagai operator televisi berbayar terbesar di Prancis sekaligus penopang utama pembiayaan film nasional. Perusahaan memperkirakan kenaikan tarif PPN menjadi 20% akan menggerus kas mereka sekitar €200 juta setiap tahun.
Dalam wawancara dengan radio Prancis RTL, Maxime Saada menjelaskan bahwa pihaknya telah berkomitmen menanamkan dana sekitar €1 miliar untuk film Prancis dan Eropa pada periode 2028 hingga 2032. Komitmen itu tertuang dalam perjanjian dengan sejumlah organisasi film Prancis.
Saada menegaskan bahwa tarif PPN yang lebih rendah merupakan klausul pertama dalam kontrak tersebut. Jika tarif standar diberlakukan, ia menilai perjanjian itu tidak lagi mengikat secara hukum.
"We invest more in cinema than any other player. Our commitment to film organizations is a contract, and the first clause – the quid pro quo for Canal+’s funding of cinema — is the reduced VAT rate," kata Saada. "We don’t even need to renegotiate it. The contract is void if the standard VAT rate is applied."
Jika Canal+ memilih kembali pada kewajiban regulasi minimumnya, kontribusi tahunan untuk industri film bisa turun drastis menjadi sekitar €50 juta. Saada menyebut angka itu sebagai konsekuensi paling ekstrem dari kebijakan pajak yang tengah dibahas.
Saada tidak menutup mata pada risiko jangka panjang yang dihadapi grupnya. Ia menyatakan kekhawatiran utamanya adalah kelangsungan bisnis Canal+ di Prancis jika harus kehilangan €200 juta per tahun.
"We cannot find ourselves in a situation where we’ll lose €200 million in France. My concern is the group’s long-term viability," ujar eksekutif yang berbasis di Paris tersebut.
Canal+ selama ini dikenal sebagai salah satu pendukung utama sinema Prancis. Tahun ini, grup tersebut terlibat dalam enam film yang tayang di Cannes, termasuk "Full Phil" garapan Quentin Dupieux yang dibintangi Kristen Stewart dan Woody Harrelson, serta "Garance" karya Jeanne Herry dengan Adèle Exarchopoulos sebagai pemeran utama.
Perusahaan berulang kali menegaskan bahwa investasi besar mereka di sinema Prancis berjalan seiring dengan keuntungan regulasi dan pajak yang diberikan pemerintah. Saada bahkan pernah mengancam mengurangi investasi saat negosiasi aturan jendela tayang berlangsung alot. Canal+ akhirnya mendapat akses lebih cepat ke film setelah masa tayang bioskop sebagai imbalan atas kewajiban investasinya.
Rancangan undang-undang keuangan yang sama juga memuat sejumlah kebijakan yang berdampak pada penyiaran publik. Pendanaan untuk penyiar publik Prancis, terutama France Télévisions, dipangkas €47 juta menjadi €3,82 miliar.
Presiden France Télévisions Delphine Ernotte Cunci dalam wawancaranya dengan Le Monde menyebut pemotongan subsidi €47 juta itu datang bersamaan dengan penurunan pendapatan iklan hingga 20%. Ia memperingatkan bahwa pemangkasan tersebut mengancam pendanaan produksi budaya Prancis dan memperlihatkan ketergantungan sektor ini pada layanan streaming Amerika Serikat.
Rancangan itu juga mengusulkan pemotongan separuh keringanan pajak untuk platform seperti YouTube dan TikTok. Kedua platform menikmati keringanan 66% atas pendapatan iklan sejak 2016. Perubahan ini akan memperluas basis pajak dan meningkatkan dana yang masuk ke CNC, badan film nasional yang mensubsidi industri sinema dan audiovisual.
Eksekutif film dan televisi Prancis telah lama melobi agar YouTube berinvestasi pada konten lokal. RUU ini masih harus melewati proses pembahasan di parlemen. Industri tidak hanya bersiap menghadapi pemotongan anggaran, tetapi juga tekanan dari partai sayap kanan Rassemblement National pimpinan Marine Le Pen yang memimpin survei menjelang pemilihan presiden dan dikenal kritis terhadap ekosistem budaya Prancis.