SUMATERA SELATAN — Kementerian Pertanian memperluas Gerakan Tanam Serempak ke 25 provinsi pada April 2026 setelah realisasi tanam menembus 10.873 hektare, melampaui target 10.000 hektare. Perluasan ini menggabungkan program Cetak Sawah Rakyat dengan Optimalisasi Lahan demi mengejar target cetak sawah 225 ribu hektare sepanjang 2025.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menyatakan gerakan itu diarahkan untuk mempercepat pemanfaatan lahan hasil program Cetak Sawah Rakyat (CSR) yang sudah dibangun di sejumlah daerah. Menurutnya, lahan baru tidak cukup hanya dicetak, tetapi harus segera ditanami agar berkontribusi ke produksi pangan nasional.
Perluasan cakupan pada periode terbaru sekaligus menandai integrasi Gerakan Tanam Serempak dengan program Optimalisasi Lahan (Oplah). Keduanya kini dijalankan bersamaan di 25 provinsi untuk memastikan lahan yang telah dibangun atau menerima dukungan pemerintah tidak menganggur.
Pada April 2026, kegiatan dipusatkan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dan dilaksanakan serentak di 17 provinsi. Realisasi tanam mencapai 10.873 hektare, atau melampaui target yang dipatok 10.000 hektare.
Capaian itu lebih tinggi dibanding periode Maret 2026 ketika realisasi tanam tercatat 10.070,72 hektare. Pada bulan yang sama, realisasi olah tanah mencapai 46.794 hektare, jauh di atas angka tanam karena sebagian lahan masih dalam tahap pengolahan sebelum musim tanam berikutnya.
Pemerintah mempercepat sejumlah langkah agar jarak antara olah tanah dan tanam menyusut, mulai dari pemetaan lokasi, penyusunan jadwal tanam oleh Brigade Pangan, percepatan penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), hingga pendampingan intensif penyuluh pertanian.
Gerakan Tanam Serempak dimulai Februari 2026 di lima provinsi dengan pusat kegiatan di Kabupaten Tanah Laut. Penanaman perdana menyasar lahan CSR seluas 300 hektare yang tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan.
Memasuki Maret 2026, cakupan gerakan meluas melalui tanam serempak seluas 1.000 hektare di 19 provinsi lokasi CSR. Sepanjang 2026, gerakan ini telah dilaksanakan 14 kali di berbagai wilayah, mencakup Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua.
Pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, TNI-Polri, dan petani. Keterlibatan lintas instansi itu disebut sebagai kunci percepatan karena penetapan lahan dan pendampingan lapangan biasanya menjadi titik lambat program cetak sawah.
Selain mempercepat penanaman, gerakan ini diarahkan untuk menaikkan indeks pertanaman. Lahan yang biasanya hanya ditanami sekali setahun didorong agar menghasilkan dua hingga tiga musim tanam.
Dengan cara itu, peningkatan produksi tidak sepenuhnya bergantung pada pembukaan sawah baru. Lahan yang sudah tersedia dimanfaatkan lebih intensif, meski frekuensi tanam tetap perlu disesuaikan dengan ketersediaan air dan kondisi tanah setempat.
Perluasan lahan sawah sendiri masuk dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Kementan menargetkan pencetakan sawah baru seluas 225 ribu hektare pada 2025 yang tersebar di 20 provinsi.
Sejumlah tantangan tetap membayangi, terutama perubahan iklim dan alih fungsi lahan yang terus menggerus area pertanian. Karena itu, percepatan tanam dinilai hanya efektif jika dibarengi penjagaan lahan yang sudah produktif.
Idha menegaskan percepatan tanam tidak boleh berhenti setelah kegiatan serentak selesai. Menurutnya, keberlanjutan aktivitas harian di lapangan menentukan hasil akhir program.
"Gerakan Tanam Serempak bukan sekadar kegiatan simbolis, melainkan gerakan nasional untuk meningkatkan indeks pertanaman, memperluas areal tanam, dan mempercepat produksi pangan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani," kata Idha dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu (14/10).
"Tanam harus terus berjalan setiap hari, tidak hanya saat Gerakan Tanam Serempak saja. Penyuluh juga harus tetap semangat mendampingi petani dalam kegiatan," ujarnya menambahkan.
Bagi pelaku usaha di sektor pangan dan saprodi, perluasan areal tanam ini berpotensi menambah permintaan benih, pupuk, dan alat mesin pertanian di daerah pengembangan. Namun besarnya dampak komersial akan bergantung pada seberapa cepat lahan CSR yang sudah diolah benar-benar masuk musim tanam berikutnya.