Gubernur Sumsel Herman Deru Nilai Subsidi Rp300 Miliar per Tahun untuk LRT Sumsel Masih Wajar

Penulis: Burhanuddin Yahya  •  Minggu, 08 November 2026 | 16:31:31 WIB
Gubernur Sumsel Herman Deru menilai subsidi Rp300 miliar per tahun untuk LRT Sumsel masih wajar.

PALEMBANG — Pemerintah pusat mengalokasikan sekitar Rp300 miliar setiap tahun melalui APBN untuk menopang operasional LRT Sumsel. Angka itu muncul di tengah investasi pembangunan transportasi massal tersebut yang menelan hampir Rp12 triliun.

Herman Deru membandingkan besaran subsidi dengan posisi LRT yang baru beroperasi beberapa tahun dan belum mencapai titik balik pendapatan. Menurutnya, moda perintis memang lazim mendapat dukungan anggaran negara.

"Kalau transportasi perintis memang disubsidi. Soal angkanya disesuaikan dengan kebutuhan. Apalagi asetnya memang milik pemerintah pusat dan PT KAI sebagai operatornya," kata Herman Deru usai mengikuti Fun Run dalam rangka HUT ke-15 Partai NasDem di halaman DPRD Sumsel, Minggu (8/11/2026).

Aset Pemerintah Pusat, Operator PT KAI

Gubernur menyoroti kepemilikan aset LRT yang berada di tangan pemerintah pusat, sementara pengoperasiannya melibatkan PT Kereta Api Indonesia. Skema itu, menurut dia, membuat kontribusi operator dalam pembiayaan operasional menjadi masuk akal.

"Sebagian besar pendapatan PT KAI juga berasal dari Sumatera Selatan. Jadi, kalaupun KAI memberikan sebagian pendapatannya untuk menyubsidi LRT Sumsel, ya wajar," ujarnya.

Pernyataan itu menempatkan LRT Sumsel bukan sebagai beban tunggal APBN. Ada pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat sebagai pemilik aset dan KAI sebagai pihak yang menjalankan layanan harian.

Imbauan ASN Naik Transportasi Umum Belum Berjalan Mulus

Pemprov Sumsel punya cara lain mendorong penggunaan transportasi publik, yakni imbauan kepada aparatur sipil negara agar memakai angkutan umum minimal satu hari dalam sepekan. Program itu tidak mengunci ASN pada satu moda tertentu, termasuk LRT.

"Kita tidak mengarahkan ASN harus menggunakan salah satu moda transportasi. Yang penting, pada hari tertentu mereka menggunakan transportasi umum. Dianjurkan satu minggu itu satu hari menggunakan transportasi umum," jelas Deru.

Pelaksanaannya belum optimal. Hari yang semula ditetapkan sebagai jadwal penggunaan transportasi umum berbarengan dengan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH, sehingga banyak ASN tidak berada di kantor pada hari tersebut.

Jadwal Penggunaan Transportasi Umum Akan Diubah

Pemprov Sumsel mempertimbangkan memindahkan hari imbauan itu agar program lebih efektif. Penyesuaian dianggap perlu supaya ajakan naik angkutan umum tidak berbenturan dengan jadwal WFH.

"Kebetulan hari yang ditunjuk itu sekarang WFH, jadi mungkin kita pikirkan untuk mengubah harinya," kata Deru.

Perubahan jadwal menjadi ujian kecil bagi upaya Pemprov Sumsel menggeser kebiasaan warga, khususnya ASN, dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Tanpa penyesuaian, imbauan berisiko berhenti sebagai seruan tanpa dampak nyata pada jumlah penumpang LRT maupun angkutan umum lain di Palembang.

Reporter: Burhanuddin Yahya
Sumber: rmolsumsel.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top