SEKAYU — Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan lahir sebagai tindak lanjut Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023. Regulasi baru ini mencabut sebagian ketentuan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dan menata ulang hubungan kerja antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin, Herryandi Sinulingga, menegaskan bahwa perusahaan tidak cukup hanya membaca judul undang-undangnya. Isi regulasi harus dipahami dan langsung diterapkan di masing-masing perusahaan.
"Karena itu, saya mengajak seluruh pekerja/buruh, HRD, pimpinan perusahaan, dan pengurus serikat pekerja/buruh di Kabupaten Musi Banyuasin untuk tidak berhenti pada judul undang-undangnya saja," ujar Herryandi dalam keterangan tertulisnya, November 2026.
Pengupahan diatur dalam Pasal 134 hingga Pasal 154 UU 27/2026. Prinsipnya tegas: setiap pekerja berhak atas penghasilan yang layak, dan berlaku prinsip upah sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
HRD diminta mengikuti penetapan upah minimum terbaru dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak, kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan. Perusahaan juga wajib memeriksa apakah sektor usahanya termasuk yang memiliki upah sektoral di atas upah minimum wilayah.
Untuk usaha mikro dan kecil, upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan batas paling rendah 50 persen dari upah minimum. Kesepakatan itu harus tertulis, transparan, dan benar-benar disepakati kedua pihak.
Kewajiban lain yang sering terlewat adalah penyusunan Struktur dan Skala Upah sesuai Pasal 146-147. Dokumen ini wajib ditinjau secara berkala dan akan diminta pengawas ketenagakerjaan saat pembinaan maupun pemeriksaan.
Perusahaan juga harus memeriksa komposisi upah. Jika upah terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan tetap, maka upah pokok minimal 75 persen sesuai Pasal 150. Struktur lama yang upah pokoknya kecil tetapi tunjangannya besar harus segera diperbaiki karena berpengaruh pada perhitungan lembur dan pesangon.
Pasal 95 hingga Pasal 101 mengatur alih daya dengan syarat ketat: hanya untuk jasa penunjang atau pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Contohnya kebersihan, katering pekerja, tenaga pengamanan, dan angkutan pekerja.
Herryandi meminta HRD mengaudit seluruh pekerjaan outsourcing satu per satu. Salah klasifikasi antara pekerjaan penunjang dan pekerjaan inti berisiko besar secara hukum.
Perusahaan alih daya wajib berbentuk PT dan berizin. HRD diminta memeriksa legalitas serta rekam jejak vendor sebelum dan selama kontrak berjalan. Pekerja alih daya juga harus memiliki PKWT atau PKWTT, dengan upah dan jaminan sosial menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.
Jika alih daya dipakai untuk kegiatan produksi, status hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi kerja sesuai Pasal 98. Perusahaan pengguna tidak bisa lepas dari tanggung jawab.
PHK diatur dalam Pasal 227 hingga Pasal 253, bagian yang paling sering memicu sengketa. Pemutusan hubungan kerja tidak boleh dilakukan sepihak dan harus melalui prosedur yang ditetapkan undang-undang.
Perusahaan juga diminta menyiapkan dana cadangan untuk memenuhi kewajiban jika terjadi PHK. Kewajiban ini menuntut perencanaan keuangan yang matang, bukan sekadar kesiapan administratif.
Bagi pekerja, Herryandi mengingatkan agar memeriksa slip upah setiap bulan. Kejelasan upah pokok, tunjangan, potongan, dan jam kerja menjadi pintu masuk untuk memastikan hak-hak lain terpenuhi.
"Cek slip upah Anda setiap bulan. Apakah upah pokok, tunjangan, potongan, dan jam kerja sudah jelas dan transparan? Jika tidak jelas, tanyakan kepada HRD," kata dia.
Disnakertrans Muba akan menjadikan UU 27/2026 sebagai dasar pembinaan dan pemeriksaan perusahaan di wilayahnya. Perusahaan yang belum menyesuaikan struktur upah, kontrak alih daya, dan prosedur PHK berpotensi menghadapi temuan pengawas pada pemeriksaan berikutnya.