PALEMBANG — Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Sri Bimo Pratomo menilai sektor petrokimia menempati posisi strategis dalam struktur manufaktur nasional. Industri ini memasok bahan baku bagi hampir seluruh rantai pengolahan, mulai dari plastik, tekstil, hingga otomotif, sehingga penguatannya ikut menentukan daya saing industri hilir.
Data Kemenperin menunjukkan kapasitas terpasang pada 2026 mencakup 2,13 juta ton ethylene, 1,3 juta ton propylene, 1,99 juta ton polyethylene, dan 2,1 juta ton polypropylene. Meski kapasitasnya besar, tingkat pemanfaatan belum sepenuhnya optimal.
Kebutuhan Polyolefin 2027 Baru Terpenuhi 60-66 Persen
Kapasitas domestik untuk produk polyolefin seperti PE dan PP diproyeksikan baru menutup sekitar 60-66 persen kebutuhan dalam negeri pada 2027. Kondisi itu memperlihatkan ruang untuk menaikkan produksi sekaligus memperkuat investasi di sektor petrokimia.
Persoalannya, industri dalam negeri tidak hanya menghadapi tantangan optimalisasi produksi. Tekanan kelebihan pasokan petrokimia di pasar global turut membebani, terlihat dari tingginya produk impor.
Pada kuartal I 2026, impor polypropylene tercatat sekitar 266.915 ton, polyethylene 251.371 ton, polyethylene terephthalate (PET) 125.863 ton, dan purified terephthalic acid (PTA) 376.240 ton.
Tekanan Impor Paling Terasa di Produk Komoditas Dasar
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono menjelaskan bahwa tekanan impor paling terasa pada produk komoditas dasar yang sangat sensitif terhadap harga. Produk tersebut umumnya dipakai untuk karung, peralatan rumah tangga, hingga mainan anak-anak, sehingga konsumen cenderung memilih bahan baku dengan harga paling kompetitif.
Sebaliknya, produk specialty grade relatif lebih mampu bertahan karena memiliki karakteristik dan kebutuhan pasar yang lebih spesifik.
Bea Masuk Nol Persen LPG Jadi Andalan Diversifikasi Bahan Baku
Pemerintah mendorong diversifikasi feedstock atau bahan baku untuk mengurangi tekanan tersebut. Salah satu kebijakan yang terus didorong adalah pemberian bea masuk nol persen untuk LPG yang digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia.
Kebijakan itu berlaku sementara hingga awal 2027. Kemenperin tengah menyusun kajian untuk mengusulkan keberlanjutannya setelah mencatat peningkatan produktivitas industri selama implementasi kebijakan.
LPG dapat menjadi alternatif untuk menggantikan sebagian penggunaan nafta, salah satu bahan baku utama produk turunan petrokimia.
Gasifikasi Batu Bara hingga Limbah Sawit Jadi Opsi Bahan Baku
Peluang diversifikasi juga terbuka melalui pemanfaatan sumber daya alam domestik. Salah satunya teknologi Coal to Chemical melalui gasifikasi batu bara yang dapat menghasilkan metanol untuk diolah menjadi ethylene dan propylene.
Teknologi tersebut telah berkembang di China dengan biaya semakin kompetitif. Namun pengembangannya di Indonesia masih menghadapi tantangan logistik karena sebagian cadangan batu bara berkalori rendah berada di pedalaman Kalimantan dan Sumatera, jauh dari kawasan pesisir.
Selain batu bara, limbah perkebunan sawit berupa tandan kosong kelapa sawit berpotensi diolah menjadi metanol sebagai sumber bahan baku alternatif.
Rencana Investasi Sektor Kimia Capai 52 Miliar Dolar AS
Kemenperin mencatat rencana investasi industri kimia berbasis minyak bumi, yang di dalamnya termasuk sektor petrokimia, mencapai 52 miliar dolar AS. Sejumlah proyek strategis disiapkan, di antaranya ethane cracker STL Chemicals di Jawa Timur senilai 540 juta dolar AS dengan target komersialisasi 2028.
Proyek lain mencakup Chandra Asri Alkali senilai 754 juta dolar AS dan Super Absorbent Polymer (SAP) Nippon Shokubai Indonesia senilai 114 juta dolar AS. Ada pula rencana Olefin Complex TPPI dengan investasi sekitar 8-9 miliar dolar AS serta proyek Pertamina Rosneft di Tuban sekitar 24-25 miliar dolar AS.
Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,88 Persen pada Triwulan III 2026
Peluang tersebut semakin relevan di tengah penguatan kinerja manufaktur nasional. Badan Pusat Statistik mencatat industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,88 persen secara tahunan pada triwulan III 2026, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.
Kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto juga meningkat menjadi 19,22 persen. Bagi daerah penghasil bahan baku seperti Sumatera Selatan, penguatan sektor ini berpotensi membuka rantai nilai baru di hilir, terutama jika diversifikasi berbasis batu bara dan sawit benar-benar berjalan.