Pemkot Palembang Masifkan Verifikasi Kependudukan Digital untuk Perketat Penyaluran Bansos, Ini Manfaatnya bagi Warga

PALEMBANG — Kota Palembang resmi menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk menyaring calon penerima bantuan sosial. Melalui sistem ini, proses verifikasi kelayakan warga yang mengajukan akses bansos dilakukan secara otomatis dan real-time, menekan potensi data ganda atau penerima yang tidak berhak.

Plh Sekretaris Daerah Kota Palembang, Sulaiman Amin, menyampaikan bahwa penguatan layanan ini merupakan bagian dari program jemput bola Dukcapil yang tengah digencarkan. "Ketika seseorang ingin masuk untuk mendapatkan bantuan sosial melalui NIK dan aplikasi Perlinsos, di sana langsung terverifikasi kelayakannya. Ketika tidak layak maka akan langsung ditolak," tegasnya dalam kegiatan Rebranding Dukcapil di Ruang Rapat Parameswara, Kamis.

Verifikasi Digital Kunci Akurasi Data Penerima Manfaat

Sulaiman menilai penerapan sistem verifikasi berbasis NIK ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akurasi data penerima manfaat. Dengan data kependudukan yang terverifikasi, penyaluran bantuan sosial diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.

Kehadiran IKD tidak hanya mempermudah akses layanan administrasi kependudukan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Sinkronisasi data ini memastikan tidak ada lagi warga mampu yang justru menerima bansos, sementara warga kurang mampu terlewat dari daftar penerima.

Sinergi Pusat dan Daerah untuk Implementasi Optimal

Untuk memastikan implementasi program berjalan optimal, diperlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Pemkot Palembang berkomitmen memperluas dan memasifkan program Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri ini hingga ke tingkat kelurahan.

Melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan, diharapkan masyarakat yang selama ini belum memiliki akses terhadap layanan digital dapat terbantu. Petugas akan turun langsung untuk melakukan verifikasi kependudukan, sehingga tidak ada warga yang tertinggal dalam pendataan digital ini.

Dengan adanya sistem yang transparan dan akurat ini, Pemkot Palembang optimistis penyaluran bantuan sosial ke depan akan lebih efisien. Data tunggal yang valid menjadi fondasi utama dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan tersebut.