PALEMBANG — Kabel telekomunikasi, reklame, tenda kegiatan, pekerjaan konstruksi, sampai kendaraan alat berat jadi pemandangan biasa di ruang publik. Begitu aktivitas itu berlangsung terlalu dekat dengan jaringan listrik, taruhannya bukan lagi soal tata ruang, melainkan keselamatan warga dan keandalan pasokan listrik.
Sosialisasi yang digelar PLN UID S2JB di Auditorium PLN Icon Plus, Palembang, pada 28 September 2026, menyorot persinggungan itu. Kegiatan usaha, pembangunan, hingga fasilitas umum yang tumbuh cepat di sekitar infrastruktur kelistrikan dinilai butuh pengelolaan risiko yang lebih rapi.
Keselamatan Diminta Dihitung Sejak Tahap Perencanaan
General Manager PLN UID S2JB, Diksi Erfani Umar, menyebut keselamatan ketenagalistrikan tidak cukup dikelola dari sisi jaringan dan instalasi PLN saja. Ada ruang bersama yang dipakai banyak pihak dan berpotensi bersinggungan langsung dengan jaringan listrik.
"Keselamatan ketenagalistrikan tidak berhenti pada bagaimana PLN mengelola jaringan dan instalasinya. Di luar itu, ada ruang yang digunakan bersama. Ada kegiatan usaha, pembangunan, reklame, kabel telekomunikasi, kendaraan alat berat, dan aktivitas masyarakat yang bersinggungan langsung dengan jaringan listrik. Karena itu, aspek keselamatan perlu diperhitungkan sejak kegiatan tersebut direncanakan, bukan setelah muncul persoalan," ujar Diksi.
Menurut Diksi, aktivitas pembangunan dan ekonomi yang makin dinamis membuat koordinasi antarpihak jadi kian penting. Potensi risiko di sekitar jaringan listrik banyak muncul di area yang pemanfaatannya melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, kontraktor, pengelola fasilitas publik, dan masyarakat.
PLN Sebut Tidak Bisa Bekerja Sendiri
PLN mengakui tidak bisa menjaga seluruh ruang di sekitar infrastruktur kelistrikan seorang diri. Pemerintah memegang kewenangan, pelaku usaha bertanggung jawab atas kegiatannya, sementara masyarakat adalah pengguna ruang yang paling dekat dengan berbagai aktivitas tersebut.
"Forum ini kami dorong untuk menyatukan cara pandang dan memperjelas peran masing-masing agar aktivitas ekonomi tetap berjalan, ruang publik tetap tertib, dan masyarakat tetap aman," katanya.
Pendekatan lintas sektor itu tercermin dari rangkaian pembahasan yang menghadirkan perspektif pemerintah, PLN, akademisi, hingga masyarakat konsumen. Agenda dibuka dengan arahan strategis soal kebijakan dan keselamatan ketenagalistrikan, lalu berlanjut ke pembahasan budaya keselamatan sebagai tanggung jawab bersama.
Bagi warga Palembang dan wilayah kerja UID S2JB, persoalan ini bukan hal abstrak. Reklame yang dipasang terlalu dekat jaringan, kabel telekomunikasi yang menjuntai, atau alat berat yang beroperasi di bawah saluran listrik adalah situasi harian yang bisa memicu korsleting hingga pemadaman.
Melalui forum ini, PLN UID S2JB berharap setiap pihak yang memanfaatkan ruang publik dan ruang usaha memperhitungkan jarak aman serta prosedur keselamatan sebelum bekerja di sekitar jaringan listrik. Koordinasi dengan PLN diminta dilakukan lebih awal, bukan setelah insiden terjadi.
