Kementerian Kesehatan memulai uji coba reformasi Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dengan skema Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan yang memangkas waktu tunggu pasien. Uji coba direncanakan berjalan 12 bulan dan efektif setelah Peraturan Presiden ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Muara Enim terpilih bersama Bandung, Makassar, dan Tulungagung karena dinilai mewakili karakteristik kabupaten di luar Pulau Jawa.
MUARA ENIM — Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes dr. Obrin Parulian menyatakan sistem JKN yang berjalan sejak 2014 memerlukan penyempurnaan demi meningkatkan akses, mutu pelayanan, dan efektivitas pembiayaan. Melalui skema baru, pasien langsung diarahkan ke rumah sakit yang memiliki fasilitas dan kompetensi sesuai kebutuhan medisnya, tanpa harus melewati rujukan berjenjang.
Muara Enim dipilih sebagai lokasi uji coba bersama tiga daerah lain. Kemenkes menilai wilayah ini punya letak geografis strategis di persimpangan jalur lintas daerah dan mewakili karakteristik kabupaten di luar Pulau Jawa.
Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan Jadi Pilar Pertama
Skema Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP) merupakan satu dari tiga pilar utama Transformasi JKN. Pilar kedua adalah penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang menyeragamkan 12 kriteria ruang rawat inap.
"Standar ini mencakup ketersediaan maksimal empat tempat tidur per ruangan, pasokan oksigen sentral, tombol pemanggil perawat (nurse call), hingga fasilitas kamar mandi di dalam ruangan," kata dr. Obrin.
Pilar ketiga berfokus pada perubahan sistem pembiayaan fasilitas kesehatan. Kemenkes akan mengganti tarif lama menjadi Indonesian
